jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Mulyanto meminta pemerintah fokus menggenjot vaksinasi Covid-19 nasional.
Pasalnya, saat kasus Covid-19 melandai dinilai sebagai waktu yang tepat memaksimalkan vaksinasi.
BACA JUGA: Bukhori PKS Optimistis Indonesia Bakal Dapat Kuota Haji 2022, Asalkan
"Daripada sibuk mengurusi masalah kontroversial seperti mewajibkan PCR kepada seluruh penumpang angkutan umum, lebih baik massifkan vaksinasi," kata dia di Jakarta, Senin (1/11).
Mulyanto yakin intensifikasi vaksinasi dapat mereduksi risiko gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia.
BACA JUGA: PKS Ajak Pemuda Menjadi Pegiat Politik Lewat Gerakan Ini
"Lebih baik fokus meningkatkan rasio vaksinasi nasional," kata Mulyanto.
Mulyanto mengingatkan sebaran vaksinasi Indonesia baru mencapai 42 persen dari populasi.
BACA JUGA: PKS Minta Pemerintah Enggak Latah, Kenaikan Pertalite Tak Adil Bagi Rakyat
Politikus PKS itu menilai angka tersebut masih jauh dari jumlah minimal yang disyaratkan untuk mencapai kondisi kekebalan kolektif (herd immunity).
Selain itu berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, seperti penerapan tes PCR untuk penumpang angkutan udara, laut dan darat, harusnya berbasis bukti ilmiah (evidence based policy).
Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto minta Pemerintah menyudahi polemik pemberlakuan tes PCR sebagai syarat menggunakan angkutan umum.
"Jangan coba-coba. Artinya berbagai kebijakan yang diambil. Pemerintah benar-benar berdasarkan bukti yang akurat, sehingga tidak terkesan didikte pengusaha," beber Mulyanto.
Menurut Mulyanto tes PCR tidak dapat dijadikan syarat wajib bagi calon penumpang yang ingin menggunakan angkutan umum. Tes itu sebaiknya cukup untuk calon penumpang yang belum vaksin.
"Kalau diwajibkan seperti sekarang maka akan memberatkan masyarakat. Apalagi sekarang kebijakannya diperluas untuk semua calon penumpang angkutan, baik darat, laut maupun udara," kata Mulyanto.
Meskipun Presiden sudah memberikan batas atas harga tes PCR tapi menurut Mulyanto harganya masih terlalu tinggi. Sebab harga yang ditentukan bisa jadi lebih mahal tiket angkutan umum.
"Kalau tes PCR ini dianggap penting dan perlu diberlakukan, harusnya Pemerintah membuka semua informasi terkait harga keekonomiannya," ungkap dia.
Mulyanto juga mengingatkan pemerintah harus mendahulukan kepentingan masyarakat dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19. "Bukan mengikuti maunya pengusaha importir alat tes PCR," ujar Mulyanto.
Mulyanto berharap pemerintah tetap fokus pada upaya penanggulangan Covid-19.
"Pemerintah jangan mau didikte pengusaha alat tes PCR yang coba mencari untung sebesar-besarnya dari pandemi ini. Pandemi adalah masalah kemanusiaan, jangan dijadikan lahan bisnis," tegas Mulyanto. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia