jpnn.com, PONTIANAK - Pemprov Kalbar dan pemkab/pemko diminta selektif dalam proses rekrutmen tenaga kontrak dan honorer. Jangan honorer yang direkrut karena masih kerabat pejabat.
"Rekrutmen tenaga kontrak dan honorer harus lebih selektif dan sesuai dengan jurusan yang bersangkutan. Jangan mentang-mentang kerabat dan sebagainya lalu diluluskan. Itu tidak profesional," tegas anggota DPRD Kalbar, Kadri, seperti diberitakan Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Erwin Janji Jaga Kepercayaan Masyarakat Bumi Khatulistiwa
Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu ini berharap ke depan proses rekrutmen tenaga kontrak dan honorer harus lebih transparan serta profesional.
“Itu penting supaya kinerja pemerintah betul-betul terbantukan melalui keberadaan tenaga kontrak maupun honorer,” ulasnya.
BACA JUGA: Setuju Ibu Kota Pindah ke Kalteng atau Kalbar
Sejauh ini, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat, diketahui banyak tenaga kontrak dan honorer yang tidak sesuai dengan jurusan serta pendidikan mereka yang belum strata. Mulai dari diploma maupun sarjana.
"Saya lihat memang banyak tenaga kontrak dan honorer yang tak sesuai dengan jurusan. Pendidikan mereka juga bukan strata. Baik hanya D3 maupun S1. Sehingga kualitas tenaga kontrak dan honorer menjadi tak maksimal serta tak sesuai dengan ilmunya," tegasnya.
BACA JUGA: Hamdalah, Polda Sulsel Gagalkan Penyelundupan 500 Detonator ke Kalbar
Dalam kesempatan itu, Kadri mengharapkan, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak dan honorer di masa mendatang.
"Paling tidak gaji mereka harus sesuai dengan UMP di daerahnya masing-masing. Kalau di bawah UMP maka tak sesuai dengan beban kerja mereka. Karena sebagai tenaga kontrak dan honorer di jajaran pemerintahan cukup berat," ujarnya. (zai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ckckck... Lihat Nih, Pengedar Sabu Merengek saat Dikeler ke Kantor Polisi
Redaktur & Reporter : Soetomo