jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Sosial Juliari P Batubara, Selasa (7/4) secara virtual. Rapat itu membahas dampak sosial Covid-19, terhadap angka kemiskinan di Indonesia, isu-isu aktual serta solusinya.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan dampak sosial maupun ekonomi dari Covid-19, yang tentunya itu menjadi beban negara karena berakibat besarnya anggaran yang dibutuhkan.
BACA JUGA: Politikus PKS Sebut Orang Miskin Baru Bakal Bermunculan
Selain itu, juga ingi mendengar langsung bagaimana langkah-langkah yang telah diambil Menteri Juliari melalui jajarannya terhadap persoalan Covid-19.
“Oleh karena itu, Pak Menteri tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu pada kami. Sampaikan secara terbuka dan transpran baik itu data, akibat sosial lainnya, kebutuhan anggaran, dan lainnya,” kata Yandri yang juga wakil ketua umum PAN itu.
BACA JUGA: Kawasan Kumuh Terbesar Asia Diteror Corona, Jutaan Warga Miskin Terancam
Yandri menegaskan bahwa Komisi VIII DPR pada prinsipnya siap lahir batin, karena ini merupakan tanggung jawab dan Komitmen semua untuk menyatakan ini merupakan ladang amal.
“Ini adalah komitmen kita semua untuk mewujudkan harapan masyarakat, walau terkena musibah tetapi angka harapan hidup hidup orang masih terbuka. Kebahagaan itu bisa terjaga,” ungkapnya.
BACA JUGA: Darurat Corona, Presiden Jokowi Bakal Gratiskan Listrik untuk Masyarakat Miskin
Menurut Yandri, dari aspek anggaran sangat penting dilakukan pembahasan antara Komisi VIII DPR dengan Kemensos. Menurut dia, dampak pandemi Covid-19 bermplikasi pada rencana program dan anggaran.
“Berapa kebutuhannya, dan dari mana sumber dananya. Intinya kami tidak akan pernah menghambat. Kami siap mendukung kalau program itu bagus dan bisa menyentuh akar persoalan dari dampak Covid-19,” katanya.
Yandri juga menekankan bahwa aspek data sangat penting. Hal ini untuk memastikan siapa yang berhak menerima, benar-benar bisa mendapatkan program bantuan pemerintah. Sebaliknya, jangan sampai siapa yang tidak berhak, menjadi menerima.
“Kami tidak ingin ada yang tercecer, rakyat miskin yang harusnya mendapat sembako dan lainnya tetapi tidak mendapaan. Ini menjadi tanggung jawab semua, terhadap validasi data,” jelas Yandri.
Dia memastikan Komisi VIII DPR siap menyumbang data kemiskinan. Serta siap pula mempertanggungjawabkannya. “Progarm yang menyentuh akar rumpuh, insyaallah bisa kami pertanggungawabkan,” ujar Yandri.
Lebih lanjut Yandri juga ingin mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran bantuan di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, sebelum adanya Covid-19, tentu sangat mudah bertemu, berdialog, dan berinteraksi dengan masyarakat. Namun, setelah terjadi pandemi Covid-19, harus memenuhi protokol kesehatan World Health Organization (WHO).
Pihaknya ingin juga mengetahui bagaimana langkah strategisyang telah, sedang dan akan dilaksanakan Kemensos. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy