JAKARTA -- Pemerintah masih tetap pada sikapnya semula, yakni mengerem pembentukan daerah otonom baruDi hadapan para bupati/walikota baru yang memenangkan pemilukada belakangan ini, Mendagri Gamawan Fauzi berpesan agar tidak sembarangan merekomendasikan aspirasi pemekaran.
"Hati-hati dengan pemekaran wilayah
BACA JUGA: Konsolidasi Polisi Lambat, Teror Bom Mencuat
Ada yang memang untuk memperpendek rentang kendali sehingga mempermudah pelayanan, tapi ada yang hanya untuk kepentingan elit-elit saja," pesan Gamawan saat membuka acara orientasi para bupati/walikota baru di gedung Badan Diklat Kemendagri, Kalibata, Jakarta, kemarin.Dia berharap, para bupati/walikota harus melakukan kajian yang cermat dan obyektif terhadap suatu daerah yang diusulkan akan dimekarkan
BACA JUGA: Kursi CPNS yang Dianulir Bisa Diisi Calon Lain
Dengan kondisi seperti itu, sulit untuk melakukan pembangunanBACA JUGA: Teror Sudah Menyebar, Rakyat Masih Diminta Sabar
Mengajukan izin alih fungsi juga tak gampang," urainya.Diingatkan Gamawan, jika respon terhadap aspirasi pemekaran digarap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, maka hasilnya kelak jika sudah menjadi daerah otonom sendiri, berpeluang menjadi bagus"Jadi harus dilihat, pantas tidak dimekarkan, dengan mempedomani PP 78," ujar mantan bupati Solok itu.
Lebih lanjut dikatakan, jika toh pemekaran dianggap layak, maka masalah tapal batas harus benar-benar klir, tidak berpotensi bermasalah lagi di kemudian hari"Jangan batasnya sungaiKalau sungainya berubah, apalagi jika ada potensi sumber daya alam di situ, bisa jadi sumber konflik," terangnya.
Bupati/walikota diminta tidak sungkan melibatkan masyarakat dalam menentukan tapal batas suatu daerah yang diusulkan dimekarkan"Termasuk dengan daetah tetanggaSegala sesuatunya harus dibicarakan dengan kepala dingin," pesannya(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Periksa Raskin, Anggota DPD ke Daerah
Redaktur : Tim Redaksi