JAKARTA - Komisi VIII DPR yang membidangi agama meminta agar seluruh pihak tidak terburu-buru mengeluarkan pernyataan terkait insiden kekerasan berdarah terhadap pendeta dan pengurus majelis Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi, Minggu (12/9) laluSelain itu, jangan sampai kasus itu justru kasus yang sensitif itu dipolitisasi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Radityo Gambiro mengharapkan insiden kekerasan terhadap pengurus dan pendeta HKBP itu tidak memicu konflik agama
BACA JUGA: Pimpinan Instansi Tak Harus Sidak PNS
"Mohon agar jangan dilihat sebagai perseteruan yang dapat mengganggu kerukunan antarumat beragamaMenurutnya, harus ada investigasi secara obyektif guna mendapatkan latar belakang penusukan itu
BACA JUGA: Daerah Lambat Rinci Kebutuhan CPNS
"Apakah insiden kriminal murni di lokasi, atau ada sebab lain," cetusnya.Namun apapun hasil temuannya, sambung Ketua DPP Partai Demokrat itu, para pelakunya tetap harus dihukum sesuai peraturan perundang-undangan
BACA JUGA: Siap Disidang, Baasyir Tetap Bantah Terlibat Teroris
Tapi mari kita percayakan dan serahkan kepada aparat yang berwenang untuk melakukan penangkapan dan pengusutan terhadap para pelaku," sambungnya.Radityo juga mengatakan, tidak sepantasnya pula kasus itu ditarik-tarik ke urusan politik, apalagi untuk mendiskreditkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono"Jangan pula kasus ini dipolitisir untuk mendiskreditkan SBYLebih baik satukan energi positif untuk membuat suasana tentram," desaknya.
Seperti diketahui, salah satu pengurus majelis gereja HKBP Pondok Timur, Kota Bekasi, Asia Lumban Toruan Sihombing mendapat tikaman senjata tajam dari sejumlah orang tidak dikenal di Jalan Puyuh raya No 14, Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Minggu (12/9) pada pukul 08.40 pagi
Selain luka tusuk, dua orang lainnya yakni Pendeta Luspida Simanjutak dan Rishomus Nainggolan juga mengalami penganiayaan di bagian kening kepala hingga bocor.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tanggapi Kritikan Ical
Redaktur : Tim Redaksi