JAKARTA -- Komisi VII DPR, Daryatmo Mardiyanto mengatakan, rakyat Indonesia, khususnya rakyat Sumut, tergolong sabar luar biasa dalam menyikapi beroperasinya PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Pasalnya, dari sejak diresmikan beroperasi hingga saat ini, belum pernah ada protes massal yang bersifat terbuka.
"Tak pernah ada demonstrasi, dari awal hingga sekarang," cetus Daryatmo Mardiyanto dalam diskusi bertema "30 Tahun Inalum, Adakah Hasilnya untuk Rakyat?" di gedung DPR, Senayan, Kamis (17/6)
BACA JUGA: Mei 2010, Realisasi Belanja Negara Turun 2 Persen
Alumni ITB itu mengaku ikut menyaksikan peresmian beroperasinya Inalum di era pemerintahan Soeharto itu
BACA JUGA: Sebelum Diambil Alih Inalum Harus Diaudit
Dikatakan, kalau urusan ini dipasrahkan saja ke segelintir pejabat di Jakarta, maka bisa jadi kontrak bakal diperpanjang.Daryatmo juga mengingatkan agar daerah dengan pusat bersinergi, jangan berebut pengelolaan
BACA JUGA: Disepakati UU Migas Direvisi
"Ketika ribut, Jepang yang berpeluang mengelola lagiItu yang dikehendaki mereka," ucap salah seorang Ketua DPP PDIP itu.Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudya yang hadir sebagai pembicara mengatakan, sekarang momentum yang tepat untuk mengambi alih InalumJika pada 1975 ada persoalan kemampuan menjalankan teknologi tinggi dan keuangan, maka saat ini kedua hal itu sudah tidak menjadi masalah lagi"Kita sudah mampu mengelola sendiri," cetusnyaDia berpendapat, nantinya pemda tetap harus dilibatkankarenanya, sejak sekarang pemda harus sudah menunjukkan ke pusat bahwa mereka layak dilibatkan"Agar pusat tak terpaku pada skenario menyerahkan 100 persen ke BUMN," sarannya.
Peserta diskusi juga ikut urun rembukSaut Aritonang, seorang pengusaha, mengatakan, keterlibatan pemda harus secara langsung, yakni dengan pemberian saham, yang angkanya bisa mencapai 20 persenJika keuntungan bersih mencapai Rp2 triliun, maka pemda bisa mendapatkan Rp400 miliar per tahun"Dana itu bisa dimanfatakan untuk pentingan rakyat," ungkapnyaDia membandingkan dengan model di Kaltim, dimana pemda bisa mendapat saham hingga 30 persen"Toh itu sesuatu yang jatuh dari langit (potensi sumber daya alam sebagai anugerah Tuhan, red)," ucapnya.
Mayoritas peserta diskusi yang hadir menghendaki, perbincangan-perbincangan teknis sebaiknya dikesampingkan terlebih dahulu"Yang terpenting, stop dulu itu kontrak," ujar Humala Simanjuntak, mantan hakim yang sudah 11 tahun berkerja di Medan.
Peserta diskusi yang lain, Tampublon, mendesak dilakukannya audit fisik sebelum diambil alih pada 2013Jika hasil audit menemukan banyak aset yang sudah rusak, maka manajemen Inalum harus mengeluarkan dana perbaikan"Kita tak mau barang rongsokan diserahkan," cetus aktivis Forum Peduli Bonapasogit itu(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Porsi DAU Kabupaten/Kota 90 Persen
Redaktur : Tim Redaksi