jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjanjikan dana operasional untuk kepala desa dalam silaturahmi dengan ribuan pemerintah desa se-Indonesia, di Stadion Tenis Indoor, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Rabu sore (10/4)
Mulanya, Zuliatman, salah seorang kades dari Kabupaten Sinjunjung, Sumatera Barat mengeluhkan soal kehidupan sosial kades yang kerap menerima undangan hajatan dari masyarakat.
BACA JUGA: Hasto Beberkan Perbedaan Kekuatan Salaman Jokowi Vs Sandiwara Prabowo - Sandi
"Undangan satu kali dalam satu minggu dua, dua pak! Amplopnya dua pak," ungkap Zul, disambut tawa para kades.
Jokowi pun langsung memotong pembicaraan Zul dengan menyampaikan dirinya memahami apa yang ingin diungkapkan kades tersebut. "Saya tahu, saya tahu, kadang-kadang dalam seminggu bukan cuma dua, bisa lebih kan," tukas Jokowi.
BACA JUGA: Jokowi: Akan Ada Kejutan Besar di Jatim, Betul-Betul Mengagetkan
Dijelaskan Zul, masyarakat di desa tahunya aparat desa mengelola anggaran yang besar, sehingga sering diundang ke setiap hajatan. Namun, kades tidak bisa memberikan apa-apa karena penghasilan tetapnya sedikit.
BACA JUGA: Kocak! Dialog Jokowi dengan Kades dari Sumbar
BACA JUGA: Kocak! Dialog Jokowi dengan Kades dari Sumbar
Menanggapi keluhan Zul, Jokowi pun mengaku paham yang dimaksud. "Pertama taadi disampaikan saya sudah nangkep, kita akan pikirkan, saya tahu ke arah mana ini, saya tahu. Artinya kan ada dana operasional. Benar kan?" tanya Jokowi.
Ribuan kades yang hadir di stadion itu pun dengan semangat menjawab betul. Jokowi pun menyatakan akan segera memutuskan adanya dana operasional tersebut.
"Segera akan saya putuskan, tapi berapanya belum. Berapa nanti, kan tinggal berapanya (dana operasional itu), nanti kita itung biar jelas. Saya tahu dana operasional untuk kades penting sekali karena tadi, undangan kawinan, melahirkan," kata Jokowi menjanjikan.
Usai acara itu, Jokowi kepada jurnalis menyampaikan bahwa kepala desa mengelola anggaran yang besar, dan tanggung jawabnya juga berat. Sehingga, dana operasiona itu menjadi penting supaya para kades fokus dalam mengontrol dan mengawasi penggunaan dana desa.
"Jangan sampai nanti enggak ada dana operasional, dia cari-cari jurus yang merupakan penyelewengan. Lebih bagus yang legal, yang sudah kita tentukan dengan aturan yang ada. Itu lebih baik," jelas Jokowi.
Soal besaran dana operasional tersebut, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku belum mengetahui karena harus dihitung terlebih dahulu. Hal itu menurutnya urusannya menteri keuangan.
Selain itu, dia juga menjanjikan penyederhanaan pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa tersebut. Sebab, orientasinya adalah hasil, bukan hanya laporan administratif. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak SBY Naik Karena Satu Kalimat Sindiran, Bagaimana dengan Prabowo?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam