jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah sempat menjanjikan mengangkat 400 ribu honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS secara bertahap mulai tahun depan. Setiap tahun diangkat sektiar 100 ribu hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selesai. Namun janji itu ternyata tidak bakal terwujud.
Dukungan politik dari sebagian anggota DPR untuk proses pengangkatan tenaga honorer K2 ternyata tidak berdampak pada ketersediaan anggaran. Dengan berat hati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pengangkatan tenaga honorer itu terbentur anggaran.
BACA JUGA: Korupsi Bansos Sumut: Kejagung Klaim Temukan Dua Alat Bukti
Jangan untuk anggaran gaji, duit untuk proses pengangkatannya saja tidak ada di dalam postur APBN 2016. "Kita minta tambahan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk proses verifikasi-validasi dan untuk proses rekrutmen saja juga tidak dapat," katanya di Jakarta kemarin.
Padahal menurut Yuddy, proses pengangkatan tenaga honorer K2 itu tidak bisa dilepaskan dari verifikasi dan validasi. Sebab pemerintah tidak ingin ada tenaga honorer siluman ikut masuk menjadi CPNS.
BACA JUGA: PNS Wajib Baca, Inilah yang Menentukan Besaran ‎Tunjangan Kinerja Anda ‎Sekarang
Yuddy menjelaskan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS memang pelik sekali. Di satu sisi pengangkatan ini terkait dengan sisi kemanusiaan. Apalagi ada banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi lama dan tidak bisa ikut tes CPNS umum karena usia lanjut. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk urusan gaji dan aneka tunjangan pegawai negeri.
Menurut menteri asal Bandung itu, anggaran belanja gaji pegawai negeri saat ini sekitar 40 persen dari total APBN. Namun keperluan pegawai negeri tidak hanya itu saja. Keberadaan PNS juga diikuti anggaran belanja modal dan belanja barang.
BACA JUGA: Jaksa KPK Minta Mantan Gubernur Papua Dihukum Tujuh Tahun Penjara
"Ketika mengangkat satu orang PNS, pasti dibutuhkan misalnya satu komputer, satu unit meja, dan kebutuhan lainnya," kata Yuddy.
Jika ditotal seluruhnya, anggaran yang terkait dengan keberadaan PNS mencapai 80 persen dari total belanja di APBN. "Lantas untuk pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik masyarakat dimana," jelasnya.
Untuk itu dia berharap para tenaga honorer K2 bisa memahami posisi pemerintah. Yuddy masih mengupayakan alokasi anggaran pengangkatan tenaga honorer K2 ketika pembahasan APBN-P 2016 dibuka tahun depan. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puslabfor Polda Turun Tangan Identifikasi Kasus Asap di Bekasi
Redaktur : Tim Redaksi