jpnn.com, SURABAYA - Program raskin di Jatim yang digulirkan tahun ini mengalami perubahan signifikan.Pemprov Jatim memutuskan untuk menambah jatah distribusi bagi setiap penerima.
Akibatnya, anggaran program raskin yang telanjur dialokasikan di APBD Jatim 2019 tak cukup. Pemprov pun mengajukan dana tambahan.
BACA JUGA: Banyak Warga Desa yang Tidak Dapat Jatah Beras Bansos
Tahun ini pemprov sudah mengalokasikan dana Rp 80 miliar untuk distribusi raskin. Awalnya setiap keluarga penerima memperoleh jatah 10 kg raskin.
Namun, dalam perjalanannya, ternyata jumlah beras yang didistribusikan tak ideal.
BACA JUGA: 7 Truk Beras Raskin, 14 Sopir dan Kernet Diamankan Polisi
Sebab, minimal distribusi beras bagi warga miskin di Jatim 20 kg. Dengan begitu, estimasinya, dibutuhkan dana Rp 160 miliar alias kurang separo.
Untuk memenuhi kekurangan itu, Pemprov Jatim mengajukan tambahan dana melalui dua pos.
BACA JUGA: Polri Bongkar Kasus Beras Maknyuss, Mentan Era SBY Merasa Difitnah
Pertama dari pos belanja tak terduga Rp 36 miliar. Sedangkan sisanya yang Rp 43 miliar diambilkan dari kas daerah.
Tambahan anggaran untuk program tersebut disepakati pimpinan DPRD dan Gubernur Jatim Soekarwo dalam rapat paripurna yang berlangsung kemarin.
"Tambahan anggaran ini nanti kami bayarkan ke Bulog. Dalam waktu dekat, distribusi beras segera dilakukan," kata Soekarwo seusai rapat paripurna.
Gubernur dua periode itu menjelaskan, keputusan pemprov untuk menambah jatah distribusi raskin tak lepas dari kondisi masyarakat miskin di Jatim. "Sebenarnya angka kemiskinan sudah turun.
Namun, yang masih jadi masalah adalah kedalaman kemiskinan. Makanya, kami inisiasi untuk menambah distribusi beras bagi warga miskin," jelas dia.
Maksudnya, kemampuan warga miskin saat ini terus mengalami penurunan. Akibatnya, level kemiskinan mereka bertambah.
"Dari awalnya poor (miskin) jadi very poor (sangat miskin). Yang near poor (hampir miskin) jadi poor (miskin)," paparnya.
Dalam program itu, pemprov bekerja sama dengan Perum Bulog Jatim. Saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan lanjutan sebelum distribusi dimulai.
Sementara itu, pimpinan DPRD Jatim merekomendasikan agar distribusi beras tersebut benar-benar tepat sasaran.
"Selain itu, kami minta penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku," kata Wakil Ketua DPRD Kusnadi.
Sesuai rencana, pemprov bakal menggelar program beras bagi warga prasejahtera terhadap sekitar 250 ribu KK mulai pertengahan 2018.
Tahun ini sejumlah program raskin diluncurkan di Jatim. Awal tahun lalu pemprov-pusat telah meluncurkan program beras subsidi yang dibagi dalam dua tahap untuk 127.851 rumah tangga. (ris/c9/end/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bulog Bakal Ganti Raskin Yang Busuk
Redaktur & Reporter : Natalia