jpnn.com, SURABAYA - Pemprov Jawa Timur (Jatim) kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Raihan Pemprov Jatim itu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran (TA) 2021.
BACA JUGA: Pemprov Jatim Tingkatkan Jejaring Konektivitas Perdagangan dengan Bangka Belitung
Pemprov Jatim mendapat opini WTP sudah kesebelas kali. Jatim telah mencatatkan predikat opini WTP tujuh kali berturut-turut.
LHP atas LKPD Pemprov Jatim TA 2021 tersebut diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Akhsanul Khaq kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung DPRD Jatim pada Rabu (25/5) siang.
BACA JUGA: Pemprov Jatim Empat Kali Beruntun Raih Penghargaan Peringkat Pertama Pembina K3 Terbaik
Atas capaian tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja keras seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim dan seluruh jajaran pemkab dan pemkot di Jatim.
"Atas kerja keras, komitmen, dan berbagai rekomendasi yang disampaikan, kami patut mensyukuri raihan opini WTP untuk LKPD Pemprov Jatim TA 2021," ucap Khofifah.
BACA JUGA: Pemprov Jatim Raih 2 Penghargaan dari ANRI, Khofifah: Kearsipan Dukung Layanan Masyarakat
Walaupun telah mendapatkan predikat WTP, Khofifah tetap menekankan kepada seluruh jajarannya untuk segera menyisir rekomendasi agar segera dilakukan tindak lanjut sesuai arahan dari BPK RI.
"Saya minta agar rekomendasinya bisa disegerakan. Jadi, tugas kami bersama untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dicatatkan dalam LHP BPK RI yang diterima hari ini," lanjutnya.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyatakan, Pemprov Jatim berkomitmen meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tahunan dari waktu ke waktu.
Hal ini tak lain sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemprov Jatim.
"Upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan tahunan akan terus dilakukan melalui penguatan secara menyeluruh terhadap fungsi-fungsi pengendalian dan manajemen risiko pelaporan keuangan tahunan," tutur Gubernur Khofifah.
"Penguatan tersebut harus dilakukan baik pada level perangkat daerah, tingkat satuan kerja, maupun secara komprehensif melalui sistem pengendalian intern pemerintah," imbuhnya.
Karena itu, Gubernur Khofifah menekankan kepada seluruh instansi yang mengelola keuangan daerah untuk terus berbenah diri dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah.
"Tujuannya, dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat dilaksanakan tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah," jelas Khofifah.
Sementara itu, Akhsanul Khaq menyatakan selamat atas capaian gemilang Pemprov Jatim.
Dia berpesan prestasi ini patut dijadikan momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah di Jatim.
"Sehingga akan menjadi kebanggaan bagi kami semua dan seluruh masyarakat," ungkapnya.
Dia berharap agar capaian ini bisa terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan.
Pemberian opini WTP kepada Pemprov Jatim sendiri telah melewati empat kriteria yang telah ditetapkan.
Keempatnya adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi