jpnn.com, JAKARTA - Jelang pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021, ribuan guru honorer tersertifikasi pendidik makin galau.
Konsentrasi mereka menghadapi seleksi PPPK 2021 terpecah karena sampai hari ini tunjangan profesi guru (TPG) belum diterima.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2021, Kemenko PMK: Guru Pesantren Bisa Ikut
Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat mengungkapkan, lebih dari 28 daerah belum membayarkan TPG non-PNS.
Penyebabnya karena Dinas Pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi tersebut masih keberatan mengeluarkan SK penugasan guru non-PNS sebagai syarat agar bisa diajukan TPG-nya ke Kemendikbud.
BACA JUGA: Yudha Membeber 4 Kelemahan PPPK, Para Honorer Perlu Tahu
"Yang tertera dalam juknis pencairan TPG bagi guru bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda atau masyarakat yang dibuktikan dengan SK pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK)," tutur Rizki kepada JPNN.com, Kamis (8/4).
Ketentuan tersebut berdasarkan Persesjen Kemendikbud Nomor 6 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Khusus Guru bukan PNS.
BACA JUGA: DF Memang Sontoloyo, Siap-siap Saja Dibui Lama Sekali
Rizki menjelaskan, frasa "pengangkatan" membuat dinas setempat tidak berani mengeluarkan SK karena ada peraturan pemerintah yang melarang mengangkat tenaga honorer.
Rizki berharap ada revisi terkait SK pengangkatan diubah menjadi SK penugasan dari kepala dinas setempat dalam juknis penyaluran TPG non PNS.
Ini untuk meringankan persyaratan yang diperlukan sehingga tidak ada diskriminasi antara hak guru non PNS di sekolah negeri mendapatkan TPG sesuai dengan syarat lainnya.
"Banyak daerah beralasan menunggu surat edaran dari Kemendikbud, kan kasihan kawan-kawan karena pasti lama lagi," terangnya.
Dia prihatin melihat nasib guru-guru honorer tersertifikasi yang punya hak mendapatkan TPG tetapi tidak pernah merasakan pencairan.
Sebab, kesulitan mendapatkan legalitas berupa SK penugasan dari kepala daerah/dinas setempat.
"Mudah-mudahan ada solusinya karena ini sangat menggangu konsentrasi kawan-kawan guru menghadapi tes PPPK Agustus mendatang," pungkasnya. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad