jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan honorer K2 dengan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK35 ) masih berlanjut. Kini forum honorer nonkategori di luar GTKHNK35 ikut bersuara.
Pengurus Forum Honorer Nonkategeri Dua Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) Mohamad Sanur HB menduga pernyataan Ketum GTKHNK35 Nasrullah di grup Facebook tujuannya untuk mengadu domba honorer K2 dengan non-K2.
BACA JUGA: Info Penting Panselnas soal Vaksinasi Peserta Seleksi CPNS 2021 dan PPPK
Menurutnya, sebaiknya hal tersebut disikapi dengan bijak.
"Ini bisa menimbulkan kesenjangan mulai tingkat bawah hingga ke pengurus organisasi lainnya," kata Sanur kepada JPNN.com, Senin (23/8).
BACA JUGA: Cecep: Ditunggu Permintaan Maaf Ketum GTKHNK35+ kepada Seluruh Honorer K2
Dari pengamatan Sanur, akun Nasrullah di Facebook terkadang berisi hal-hal yang seolah menggiring para guru honorer ke arah politik.
Selain itu juga ada bau-bau pungli dengan kedok sedekah demi terwujudnya cita-cita menjadi aparatur sipil negara (ASN).
BACA JUGA: PPPK Jebolan Honorer K2 Mengingatkan Ketum GTKHNK35+ segera Bertobat
"Saya sarankan seluruh honorer K2 dan non-K2 jangan terpancing. Ingatlah ini sudah menjelang seleksi PPPK 2021," ujarnya.
Ketum DPP FHNK2 PGHRI Raden Sutopo Yuwono juga memberikan imbauan sama agar seluruh honorer K2 dan non-K2 lebih baik fokus menghadapi seleksi PPPK 2021.
Jangan terpengaruh dengan statement yang malah memecah belah seluruh honorer.
"Saya menegaskan FHNK2I PGHRI tidak pernah melukai perasaan seluruh honorer karena para senior pengurus honorer K2 ikut menyusun road map 1 juta PPPK," tegasnya.
Sutopo menyatakan formasi 1 juta PPPK untuk honorer K2 dan non K2 merupakan hasil koordinasi FHNK2 PGHRI dan PB PGRI yang kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah pada 2018.
Selain itu FHNK2 PGHRI adalah satu-satunya forum yang tidak pernah menuntut menjadi PNS dan PPPK tanpa tes.
"Kebetulan saya pribadi yang menulis road map 1 juta PPPK tahap I dan II bagi honorer K2, honorer non K2, baik guru maupun tenaga kependidikan dengan sepengetahuan pengurus honorer K2 dan PB PGRI," ucapnya.
Sutopo menambahkan akan mengambil sikap dan langkah hukum untuk memberikan perlindungan anggota maupun pengurus.
Sebab, pernyataan ketum GTKHNK35 telah menimbulkan potensi konflik dengan honorer K2 yang berimbas kepada seluruh honorer non K2 guru dan tenaga kependidikan. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Natalia
Reporter : Mesya Mohamad