jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengimbau masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial jelang tahun politik 2018 dan 2019.
Dia berharap masyarakat tak terpancing dengan adu domba yang bertebaran di medsos.
BACA JUGA: Bakso Daging Tikus Bikin Geger Lagi
“Masyarakat harus melihat bahwa itu semua hanya proses biasa, bukan segala-galanya. Masyarakat juga tidak boleh terpancing karena berita-berita yang mungkin isinya hasutan atau adu domba. Cari sumber-sumber yang resmi dan cek ricek. Kalau kesadaran ini dibangun sejak awal, pasti tidak akan terjadi apa-apa,” ujar Hamdan, Kamis (16/11).
Untuk membangun kesadaran masyarakat itu, lanjut Hamdan, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
BACA JUGA: Masyarakat Harus Cerdas Menyikapi Informasi Media Sosial
Pertama, masyarakat harus diberi edukasi bahwa pilkada dan pilpres adalah proses biasa di alam demokrasi seperti sekarang.
Kedua, rasa saling menghormati dan tenggang rasa harus terus dikembangkan.
BACA JUGA: Jokowi-Cak Imin Diyakini Mampu Benahi Ekonomi Kerakyatan
Selanjutnya, hindari melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain dengan mengembuskan isu-isu sukuisme, agama, ras dan lain-lain. Selain itu, hindari berita yang tak terklarifikasi.
“Kesadaran ini perlu terus dibangun di masyarakat. Sebab, saat persaingan pilkada atau pilpres tinggi, maka hoaks dan hate speech (ujaran kebencian) di media sosial sangat tinggi,” terang mantan petinggi Partai Bulan Bintang ini.
Hamdan mengakui, setiap pelaksanaan pilkada atau pilpres memiliki potensi konflik yang tinggi.
Apalagi, dengan keberadaan media sosial yang membuat masyarakat bisa mengakses segala hal melalui gawai.
Hal itu juga dipicu dengan pandangan sebagian orang bahwa pertarungan politik seperti itu adalah hidup dan mati.
Padahal, menurut Hamdan, hal itu hanya mekanisme biasa dalam rangka memilih pemimpin baru.
Artinya, siapa pun yang terpilih masih tetap bisa dikritisi dan diawasi oleh lembaga resmi seperti DPR atau DPRD.
Bahkan, seiring berjalannya waktu, masyarakat bisa terus mengontrol.
Dengan begitu, siapa pun yang menjadi pemimpin tidak akan otoriter.
Dia juga mengajak masyarakat untuk belajar dari pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Saat itu, masyarakat terkotak-kotak dengan berbagai isu sensitif, terutama agama.
Menurut dia, hal itu harus dihindari. Apalagi, kekisruhan seperti itu bisa ditunggani kelompok radikal terorisme untuk melancarkan propaganda dan aksinya.
“Ingat, radikalisme dan terorisme masih terus mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Masyarakat harus waspada dan benar-benar jangan mudah terpancing dengan berbagai macam isu, terutama melalui media sosial dan media,” tutur Hamdan. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kiai Punya Peran Penting Tangkal Adu Domba
Redaktur & Reporter : Ragil