jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan anak keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar menjadi prajurit TNI.
Menurut TB Hasanuddin, pernyataan Jenderal Andika mengenai persoalan dasar hukum keturunan anggota PKI mengikuti seleksi Prajurit TNI, sudah benar.
BACA JUGA: Jenderal Andika Bolehkan Keturunan PKI Daftar TNI, Nyarwi Ahmad: Dia Sosok Pimpinan yang HumanisÂ
“Intinya kita berpegang teguh saja pada aturan soal persyaratan menjadi prajurit TNI seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/4).
Dia menjelaskan, dalam Pasal 28 ayat (1) UU TNI menyebutkan bahwa persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah:
BACA JUGA: Komnas HAM Minta Instansi Lain Meniru Kebijakan Jenderal Andika
a. Warga negara Indonesia
b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
BACA JUGA: Jenderal Andika Cabut Ketentuan Ini, Kini Keturunan PKI Bisa Mendaftar TNI
c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
d. Pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun.
e. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
f. Sehat jasmani dan rohani.
g. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
h. Lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI, dan
i. Persyaratan lain sesuai dengan keperluan.
TB Hasanuddin menjelaskan dari pasal tersebut, sudah jelas dan terang benderang bahwa syarat umum untuk menjadi seorang prajurit TNI maka seseorang harus setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.
Mantan sekretaris militer kepresidenan itu mengatakan bahwa polemik pendaftar seleksi prajurit TNI adalah keturunan organisasi terlarang seperti PKI atau organisasi-organisasi lainnya, tidak perlu diperdebatkan terlalu panjang.
“Intinya syarat tersebut mengikat pada pendaftar, bukan mengikat leluhur-leluhurnya. Jadi, pendaftarnya yang harus dibuktikan bahwa dia setia pada NKRI berdasar Pancasila dan UUD RI 1945,” kata TB Hasanuddin.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan syarat setia pada NKRI berdasar Pancasila dan UUD RI 1945 sangat penting karena nanti prajurit TNI akan menjadi alat pertahanan negara yang tunduk pada politik negara di mana pun ditugaskan. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi