jpnn.com, JAKARTA - Jakarta International Container Terminal (JICT) agresif mewujudkan Tanjung Priok sebagai pelabuhan hub di Asia Tenggara.
Perpanjangan kontrak antara Pelindo II dan Hutchison Port Holdings (HPH) membawa keuntungan bagi Indonesia.
BACA JUGA: Firmansyah: Pak Jokowi Seharusnya Melihat Masalah Privatisasi JICT Jilid II
Pada 2017, Tanjung Priok menduduki peringkat 26 dunia dan menjadi pelabuhan paling sibuk di Indonesia.
Kapasitas pertumbuhan arus peti kemas Tanjung Priok berkisar antara 6 juta TEUs per tahun dan dilakukan beberapa pengembangan sehingga saat ini kapasitas menjadi 7 Juta TEUs per tahun.
BACA JUGA: Mahasiswa UI Dukung Gerakan Selamatkan JICT
Pada 2018 lalu Presiden Joko Widodo melepas pengiriman ekspor di JICT yang dibawa langsung ke Los Angeles, Amerika berkapasitas 10.000 TEUs.
Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia telah mampu melayani kapal-kapal besar dengan bertujuan langsung (direct vessel), bukan hanya ke Amerika tetapi juga ke Afrika, Australia, Eropa dan tentunya ke negara-negar Asia tanpa melalui Singapura.
BACA JUGA: Privatisasi JICT Jilid II Dinilai Tabrak Konstitusi
Potensi efektivitas kemudahan ke pasar negara tujuan mendongkrak efisiensi biaya dan waktu logistik perdagangan internasional kita tanpa harus tergantung pada kegiatan singgah (transhipment) di Singapura dan Malaysia
Menghadapi persaingan global yang semakin ketat, Wakil Direktur Utama JICT, Riza Erivan, bertekad menyatukan seluruh kekuatan di JICT.
Persatuan dibutuhkan untuk mempercepat upaya membawa Tanjung Priok sebagai pelabuhan hub di Asia Tenggara, membangun kredibilitas yang baik bagi korporasi dan menjaga iklim investasi di Indonesia.
Sementara menurut Ricky Virona Martono – Trainer, Executive Development Services - PPM Manajemen, untuk menjadikan Tanjung Priok sebagai hub, perlu disiapkan peralatan dan teknologi bongkar muat kontainer ke dermaga, birokrasi yang efisien agar menarik bagi perusahaan kapal yang akan bersandar.
“Akses transportasi dari pelabuhan menuju titik pengiriman (pabrik, gudang, lokasi konsumen) yang efektif sehingga barang langsung dikirim dan tidak perlu berlama-lama di pelabuhan,” ucapnya.
Memasuki usianya yang ke 20 tahun JICT telah memperoleh berbagai penghargaan diantaranya sebagai Container Terminal.
Kemudian pada 2014 JICT mengirim karyawannya untuk memberikan pelatihan bagi pelabuhan dan container terminal di bawah Hucthison Ports Holdings ke Oman dan Tanzinia.
Hal tersebut menunjukan keuntungan yang diperoleh Indonesia dari kerja sama dengan pihak luar.
Soal temuan BPK terkait indikasi korupsi di JITC yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp4,08 triliun, manajemen JICT menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang.
“Kami menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum. Yang jelas, selama proses tersebut berlangsung, manajemen JITC harus bertanggunjawab kepada para pemegang saham untuk memastikan operasional dan bisnis perusahaan berjalan seperti biasa, dengan tetap mengindahkan hak serta kewajiban pekerja," tutur Riza.
Seperti diketahui, pada 2014 kedua belah pihak pemegang saham telah bersepakat memperpanjang kontrak kerjasama antara Pelindo II dan Hutchison Port Holdings (HPH). Namun Riza menjelaskan dengan adanya tuntutan ini tentu keputusan akhir ada pada pemerintah.
Menurut Riza, perpanjangan kontrak ini tentunya membawa keuntungan bagi Indonesia. Misalnya, dalam kontrak disebutkan JICT diwajibkan membayar sewa sebesar 85 juta dolar AS setiap tahun ke Pelindo II.
"Tentunya perolehan itu dapat digunakan pemerintah untuk membangun pelabuhan-pelabuhan baru di berbagai tempat di Indonesia, sehingga geliat perekonomian dapat terdistribusi sampai ke pelosok-pelosok daerah, serta membuka lapangan pekerjaan baru," tandas dia.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... FPPI Kecam Pelindo II Karena Biarkan Privatisasi Jilid II JICT
Redaktur & Reporter : Yessy