jpnn.com - JAKARTA - Pengamat anggaran publik Uchok Sky Khadafi menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Dia menegaskan, saat ini pemerintah yang belum dilantik sedang mengambil ancang-ancang untuk menaikkan harga BBM. Alasan pemerintah untuk kenaikan BBM adalah pertama BBM menjadi beban APBN, dan yang menikmati harga BBM adalah orang-orang kaya.
"Alasan subsidi BBM membebani APBN tidak masuk akal atau alasan ini tidak ilmiah, dan alasan ini hanya asal-asal saja dibuat oleh pemerintah untuk menciptakan opini yang menyesatkan," kata Uchok, Kamis (28/7).
BACA JUGA: Eks Dirdik KPK Diperiksa untuk Machfud Suroso
Menurutnya, hal ini bisa lihat dari perbandingaan realisasi anggaran 2013 atau APBN Perubahaan 2013. Ternyata, kata dia, yang membebani APBN itu bukan subsidi buat rakyat, tetapi lebih sangat membebani adalah pembayaran bunga utang tahun 2013.
Ia menyebut, realisasi belanja pembayaran bunga utang tahun 2013 Rp 113 triliun atau sebesar 100,46 persen dari jumlah dianggarkan dalam APBN Perubahaan Rp 112,5 triliun. Hal ini berarti realisasi belanja pembayaran bunga utang tahun 2013 lebih besar Rp 12,5 triliun atau naik 12,46 persen dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp 100,5 triliun. Sedangkan realisasi seluruh subsidi buat rakyat tahun 2013 sebesar Rp 355 triliun, dan bila dibandingkan pada tahun 2012, ada kenaikan sebesar Rp 2,49 persen dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp 346,4 triliun.
BACA JUGA: Politisi PDIP Anggap Wajar Jokowi Harus Naik Pesawat Kepresidenan
Malahan khusus untuk realisasi anggaran subsidi energi dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan dratis sampai Rp 1,8 triliun. Realisasi subsidi energi pada tahun 2012 sebesar Rp 30,9 triliun, dan pada tahun 2013 hanya sebesar Rp 30,9 triliun.
Uchok juga menilai alasan kedua bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran dan jatuh kepada orang-orang kaya adalah pendapat yang menyesatkan.
BACA JUGA: Usulkan Lima Tokoh Minang ke Jokowi-JK
"Orang kaya kita sangat sedikit, dan bila membeli BBM, orang-orang kaya tidak mau membeli bensin subsidi atau premiun karena akan merusak kenderaan mereka," katanya.
"Biasanya orang-orang kaya beli BBM jenis Pertamax untuk merawat kendaraan mereka dari kerusakan," paparnya.
Jadi, Uchok melanjutkan, dari pendapat di atas, tidak perlu anggaran subsidi dicabut. Siapapun pemerintah yang mencabut anggaran subsidi itu sama saja dengan anti rakyat. "Dan sebentar lagi akan kualat dengan rakyat," ungkap Uchok.
Kemudian, lanjut Uchok lagi, kalaupun ada pembengkakan pada anggaran subsidi, seyogianya pemerintah harus menambah anggaran subsidi tersebut. Penambahaan anggaran subsidi bisa ditambah dari piutang pajak pada tahun 2013, dan bisa ditagih pada tahun 2014 ini.
Piutang pajak pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013 sebesar Rp 77.3 triliun, dan piutang pajak pada Ditjen Bea dan Cukai pada 2013 dan harus ditagih pada tahun 2014 sebesar Rp 25,8 triliun. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemensos-PDT Layak Digabung
Redaktur : Tim Redaksi