jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali vokal kepada Presiden Joko Widodo. Fahri menyindir, jika korupsi bukan urusan Jokowi, kenapa mau jadi presiden?
Fahri mengungkap, petinggi DPR akan menggelar rapat pimpinan (rapim) membahas surat Pansus Angket KPK yang meminta dijadwalkan untuk berkonsultasi dengan Jokowi. “Saya baru baca, besok pagi kami rapimkan,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di gedung parlemen, Jakarta, Senin (18/9).
BACA JUGA: Ini Dugaan Fahri Hamzah soal Sindiran Prabowo ke Jokowi
Menurut Fahri, Pansus menginginkan sebelum rapat paripurna DPR 28 September 2017, Presiden Jokowi harus mulai mendengar temuan-temuan sementara yang sudah diperoleh. Dia menegaskan, temuan itu harus langsung didengar presiden. “Jangan sampai orang lain mendengar,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Karena itu, Pansus Angket KPK meminta kepada pimpinan DPR agar dijadwalkan rapat konsultasi. Jika rapim langsung memutuskan, maka surat secara administrasi akan dikirim ke presiden. Fahri menuturkan, kalau bisa nanti dalam rapat konsultasi itu semua pimpinan Pansus akan dibawa untuk menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi di KPK. “Supaya presiden benar-benar tahu apa yang terjadi,” kata Fahri.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Luruskan Sindiran Prabowo ke Jokowi
Dia menghargai sikap Presiden Jokowi yang sudah menegaskan tidak akan melakukan intervensi. Karena itu, Fahri menegaskan bahwa rapat konsultasi ini bukan untuk mengintervensi. “Ini konsultasi, bukan intervensi,” tegasnya.
Menurut Fahri, meski nantinya presiden tidak mau menanggapi, pimpinan DPR tetap akan mengirimkan surat untuk meminta waktu dan kesediaan menggelar rapat konsultasi. “Kalau presiden menganggap pemberantasan korupsi bukan urusan dia, ya ngapain jadi presiden? Terus pemberantasan korupsi urusan siapa dong? Urusan Johan Budi, Febri Diansyah? Enak saja,” paparnya.
BACA JUGA: Prabowo Tuding Jokowi Pencitraan, Ini Pembelaan Wantimpres
Menurut Fahri, persoalan pemberantasan korupsi merupakan masalah besar di Indonesia. “Setiap hari orang ditangkap, masa presiden tidak mau tanggung jawab?” tegasnya.
Dia mengatakan, DPR sudah menyelesaikan pekerjaan. Sekarang tinggal melaporkan hasil kerja itu kepada presiden Jokowi paham apa yang terjadi sehingga sudah punya antisipasi ke depan. “Presiden juga harus terbiasa menghargai kerjaan DPR. Kalau ada temuan, di sini ya kerjain dong. Jangan mentang-mentang semua partai sudah kena pegang, jangan dong,” katanya.
Menurut Fahri, bagian dari temuan Pansus itu tentu akan berefek pada penataan kelembagaan. Salah satunya, kata dia, akan memunculkan pertanyaan kepada presiden apakah di eranya korupsi semakin berkurang atau bertambah.
“Ada pertanyaan ke presiden sekarang “Pak, korupsi kita makin sedikit atau semakin banyak kalau OTT sudah enam sebulan. Kalau dia bilang semakin sedikit, oh begitu. Kalau dia bilang semakin banyak berarti di zaman bapak jadi presiden korupsi semakin banyak pak? Kan pertanyaannya begitu,” tambah Fahri.
Nah, Fahri menjelaskan, jawaban presiden harus konkret. Kalau semakin banyak, maka presiden harus ikut bertanggung jawab. Sebab, ujar Fahri, penanggung jawab semua hal di republik ini adalah presiden. “Tidak usah (masalah) korupsi, orang maling duit sejuta dua juta, kalau ada kambing kelaparan, kalau ada ternak kekurangan air, itu tanggung jawab presiden,” kata Fahri mengingatkan. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Siapkan 600 Ribu Surat Terbuka untuk Jokowi
Redaktur & Reporter : Boy