jpnn.com, JAKARTA - Indonesia tidak segan memboikot produk Uni Eropa (UE) jika negosiasi terkait dengan larangan ekspor minyak sawit mentah alias CPO (crude palm oil) menemui jalan buntu.
’’Kami tidak paham kenapa (pelarangan terhadap CPO) bisa begitu kencang. Kami sudah minta ke sana, tetapi kami bukan pengemis. Kita punya dignity, sovereignty,’’ kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Kementerian Luar Negeri, Rabu (20/3).
BACA JUGA: Abaikan Ekspor, Pacu Konsumsi CPO
Indonesia tercatat sebagai pemasok sawit terbesar UE. Indonesia juga mengimpor banyak produk dari UE.
Di antaranya, truk, bus, mobil, dan pesawat terbang. Saat ini UE merancang renewable energy directives II (RED II).
BACA JUGA: Uni Eropa Mundurkan Tenggat Waktu Brexit
Aturan baru tentang energi itu bertujuan mengurangi konsumsi bahan bakar nabati alias BBN (biofuel) berbasis CPO secara bertahap.
Pada 2030, UE berharap tidak ada lagi konsumsi terhadap bahan bakar tidak ramah lingkungan tersebut.
BACA JUGA: Inggris Tak Akan Tenggelam Seperti Titanic
Pada Rabu (13/3), Komisi Eropa menerbitkan regulasi turunan (delegated acts) kebijakan RED II yang memasukkan sawit sebagai bahan bakar nabati tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi indirect land use change (ILUC).
Berdasar hasil kajian Komisi Eropa, 45 persen ekspansi CPO sejak 2008 berdampak pada kehancuran hutan, lahan gambut (peatland), dan lahan basah (wetland), serta terus-menerus meningkatkan emisi gas rumah kaca.
Komisi Eropa menetapkan angka sepuluh persen sebagai batas berbahaya tidaknya minyak nabati bagi lingkungan dalam kriteria ILUC.
Namun, patokan itu dikeluhkan negara-negara produsen CPO seperti Indonesia dan Malaysia. Sebab, kriteria yang dipakai tidak diakui secara universal.
Menurut kajian yang sama, ekspansi produksi minyak kedelai (soybean oil) hanya delapan persen merusak lingkungan.
Ekspansi produksi minyak rapeseed dan bunga matahari (sunflower) menyumbangkan satu persen kerusakan alam saja.
Tiga komoditas yang diklaim lebih ramah lingkungan itu memang menjadi pesaing utama sawit di pasar global.
Luhut berkeberatan dengan rencana UE melarang ekspor sawit.
’’Seharusnya teman-teman (Uni) Eropa mengerti. Jangan lihat dari kacamata kalian saja. Lihat juga dari kacamata kami,’’ tutur Luhut.
Menurut dia, produksi CPO juga berkontribusi mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Indonesia tidak tinggal diam memerangi dampak kerusakan alam akibat ekspansi produksi sawit.
Pemerintah telah memoratoriumkan pembukaan hutan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit atau penciptaan lahan sawit baru.
Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap sawit.
Merujuk data Center on Food Security and the Environment, Stanford University & TNP2K, sawit mengentaskan sekitar sepuluh juta penduduk dari kemiskinan sejak 2000.
’’Penurunan tingkat kemiskinan di daerah penghasil kelapa sawit lebih cepat,’’ ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Industri itu juga penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional untuk menggantikan bahan bakar fosil.
Targetnya, produksi bisa mencapai 9,1 juta kl melalui program biodiesel (B20) sejak 2015.
Darmin menggarisbawahi hubungan baik Indonesia dengan UE di bidang ekonomi. Khususnya di bidang perdagangan dan investasi.
Kemitraan strategis ASEAN dan UE saat ini ditunda. Indonesia pun bakal mengkaji ulang hubungan bilateral dengan negara-negara UE terkait regulasi yang diskriminatif tersebut.
’’Kami khawatir, jika diskriminasi terhadap sawit terus berlanjut, hubungan baik Indonesia dengan Uni Eropa yang terjalin sejak lama terpengaruh,’’ kata Darmin.
Apalagi, saat ini Indonesia terlibat dalam pembahasan intensif soal Indonesia-UE CEPA (comprehensive economic partnership agreement).
Isu sawit yang oleh pemerintah disebut sebagai kampanye hitam itu membuat ekspor CPO ke Eropa turun.
Pada November tahun lalu, ekspor CPO Indonesia turun 21 persen menjadi 320,77 ribu ton. (vir/c14/hep)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Uni Eropa Isyaratkan Belum Rela Inggris Pergi
Redaktur : Tim Redaksi