jpnn.com, PANGKEP - Pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2, yang dijadwalkan dibuka 10 Februari 2019, tampaknya tidak akan berjalan mulus.
Pasalnya, sejumlah daerah masih memersoalkan anggaran gaji PPPK yang harus ditanggung APBD.
BACA JUGA: APBD Cekak, Buka Pendaftaran PPPK dari Honorer K2 tapi Kuota Dikurangi
Di Pangkep, Sulsel, pemerintah pun tak menyiapkan anggaran untuk PPPK. Apalagi, informasi penerimaan PPPK dibuka setelah APBD disahkan.
Jadi, akan sulit membiayai gaji mereka dengan kas daerah. Pangkep mendapat kuota mencapai 400 orang.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2 Desak Pendaftaran PPPK Ditunda
BACA JUGA: APBD Cekak, Buka Pendaftaran PPPK dari Honorer K2 tapi Kuota Dikurangi
"Anggarannya belum disiapkan. Karena tidak ada petunjuk terkait penganggaran hingga kita penetapan APBD belum ada petunjuk," kata Sekkab Pangkep, Jumliati.
BACA JUGA: Pemda Ogah Buka Pendaftaran PPPK jika Disuruh Tanggung Gaji
Honorer K2 menggelar aksi unjuk rasa. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com
Di Toraja Utara, kuota PPPK hanya 221 orang dari 429 honorer K2. Mereka akan memperebutkan pisisi sebagai tenaga guru, medis dan penyuluh pertanian serta beberapa kebutuhan teknis.
Kabid Informasi Dokumentasi dan Pengadaan Pegawai, BKD Torut, Ronyanto Popang Tangkeallo, mengatakan formasi itu masih menunggu kepastian dari Kemenpan-RB.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2 Desak Pendaftaran PPPK Ditunda
"Kami masih menunggu koordinasi untuk kouta yang pasti. Jumlah itu masih sementara," jelas Roni. (sua/fit/mum/fkt/man/sir/shd)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Merasa Dipersulit Mencari Informasi Pendaftaran PPPK
Redaktur & Reporter : Soetomo