jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai akun Fufufafa sebagai cermin tingkat demokrasi yang masih rendah dan kampungan, karena aktivitas pengguna tersebut menerapkan kampanye negatif.
"Fufufafa tidak lain cermin tingkat peradaban demokrasi masih rendah dan kampungan, sangat didominasi negative and black campaign, menyerang pribadi," kata dia dalam X akun @jimlyas dikutip Senin (16/9).
BACA JUGA: Prof Jimly Apresiasi Kehadiran Dharma-Kun di Pilgub Jakarta 2024
Namun, dia meminta semua pihak tidak melanjutkan isu soal akun Fufufafa, karena aktivitas pengguna itu sudah sepuluh tahun lalu.
"Misal pun orangnya memang benar, kejadiannya waktu pilpres sepuluh tahun lalu. Sudah, lah, lupakan saja, apalagi kalau cuma untuk adu domba presiden terpilih vs wakilnya," kata Jimly.
BACA JUGA: Jimly Asshiddiqie Bicara Pentingnya Penataan Kembali Kelembagaan MPR, DPR, dan DPD
Diketahui, potongan gambar berisi aktivitas Kaskus akun Fufufafa pada sepuluh tahun lalu membuat heboh X.
Sebab, akun tersebut mengolok-olok Presiden terpilih RI Prabowo Subianto, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, hingga elite Gerindra Habiburokhman.
BACA JUGA: Demi Demokrasi, Mardani PKS Harap Putusan MK Mendorong Masyarakat Terlibat dalam Pilkada
Belakangan, nama Wapres terpilih RI Gibran Rakabuming Raka yang berstatus sebagai putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dikaitkan sebagai pengendali Fufufafa.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menganggap isu soal Gibran sebagai pengendali Fufufafa bakal membesar ke depannya.
"Sekarang kayanya makin besar kemungkinan pemilik akun Fufufafa memang Gibran," katanya.
Jimly mengatakan isu Fufufafa yang terjadi sepuluh tahun lalu akan terus digoreng plus temuan kasus-kasus baru yang dikaitkan dengan masalah hukum.
Dari situ, Jimly meminta semua pihak bisa memberi kesempatan bagi MPR periode 2024-2029 mempersiapkan sidang pelantikan Presiden dan Wapres terpilih RI pada 20 Oktober.
Dengan begitu, proses peralihan pemerintahan mendatang bisa berjalan kondusif tanpa ketegangan satu sama lain.
"Kalau tidak ada stabilitas politik yang kondusif, bagaimana bisa berharap proses peralihan pemerintahan akan berjalan lancar? Maka sebaiknya semua pihak harus bersabar, berjuanglah sesuai dengan tahapan yang damai dan konstitusional," kata Jimly. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jimly Asshiddiqie Harap Semua Pihak Nantinya Terima Putusan MK: Kita Move On lah
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan