Jimly : Pelayanan Paspor Masih Kampungan

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Assiddiqie punya pengalaman buruk tentang pelayanan pasporSelain berbelit-belit mengurusanya, petugas imigrasi acapkali berbicara kasar

BACA JUGA: Perlu UU Khusus untuk Kejahatan Terorganisir

Pengalaman buruk itu dialami di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

"Ini saya baru nyuruh orangNyoba-nyoba bikin paspor, berbelit-belit setengah mati, jadi saya urut-urut dada juga," kata Jimly Assiddiqie kepada wartawan disela-sela acara Resolusi Hukum 2011 oleh Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (6/1).

Paspor itu, kata Jimly yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) bukan untuk dirinya tapi anaknya

BACA JUGA: Cegah Korupsi, Pejabat Eselon II Wajib Laporkan LHKPN

Kata dia, pihaknya mengurus tidak mengatasnamakan institusi karena menyangkut wibawa dan etika"Ngomongnya kasar, dan ini sejak dulu begitu," katanya.

Kejadian ini kata Jimly karena tidak adanya keteladan dalam sistem di Kantor Imigrasi

BACA JUGA: Akbar: Demokrat dan PDIP Juga Terkait Kasus

Menurutnya, keteladanan itu tidak mennjuk kepada diri seseorang tapi sistem secara keseluruhan" Tidak efektif, 12 reformasi pelayanan paspor masih kacau begituIni kan kampungan sekali," ucapnya.

Jimly lantas menawarkan perubahan yang harus dilakukan di Kantor ImigrasiKata dia, harus ada empat langkah yang harus ditempuh untuk memoderenisasi pelayanan PasporPertama, perbaikan sistem yang tidak tambal sulamIa mencontohkan pembuatan Undang-undang dengan adanya remunerasi dan perpanjangan usia pensiun yang menjadi bagian dari tambal sulam perbaikan sistem.

Kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)Semua pejabat harus ada reorientasi baru, mulai dari paling atas sampai kebawa" Yang gak becus di keluarin aja," katanya.

Termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Patrialis Akbar yang perlu diganti? Jimly enggan menjawabnya"Kalau menteri itu urusan politik, itu terserah SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)," katanya

Ketiga, harus ada keteladananKeteladanan itu tidak harus memberikan contoh, tetapi harus juga berani mempernaiki sistem"Tidak memperbaiki ya percuma juga, kaya orang mau masuk surga sendiri, dia harus menjadi contoh dan membersihkan,"tukasnya.

Keempat adalah reward dan punishmentJadi pemimpin harus tegasKalau ada yang bersalah tidak boleh dilindungi meskipun itu menciderai nama baik institusi.(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menko Polhukam: Penegakan Hukum Belum Maksimal