JAKARTA - Apabila Jusuf Kalla (JK) ingin menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maka dia harus terlebih dahulu mengeluarkan sikap resmi mundur sebagai capresIni harus dilakukan lantaran JK sudah telanjur menyatakan diri sebagai capres dari Partai Golkar dan itu disosialisasikan secara gencar saat kampanye pileg lalu
BACA JUGA: Fadel Tuding Oknum DPP Langgar Hasil Rapimnas Golkar
Kalau hal itu sudah dilakukan, tidak lantas JK bisa menyatakan diri sebagai cawapres karena penentuan siapa yang diusung Golkar harus melalui mekanisme partai."Resminya, JK saat ini masih menjadi capres berdasarkan dorongan dari DPD-DPD
Dikatakan Marzuki, Golkar merupakan partai yang sudah terinstitusionalisasi dengan baik
BACA JUGA: Suara PPP Jeblok, SDA Terpojok
Kepemimpinan di partai beringin ini pun bersifat kolektifBACA JUGA: PKS Bimbang Pilih Kubu S atau M
"Kita tak bisa lepas dari kendaraan organisasi," ucapnyaUntuk menentukan koalisi pun harus melalui mekanisme partai.Dia mengusulkan agar DPP mengajukan nama-nama tokoh Golkar, yang berdasar hasil survei internal masuk lima besar, ke SBYSecara berurutan berdasar tingkat popularitas dan akseptabilitas adalah JK, Akbar Tandjung, Sri Sultan, Surya Paloh, dan Agung LaksonoTapi, kata Marzuki, hasil survei internal Golkar itu harus dipadukan dengan hasil survei eksternal.
"Untuk survei eksternal, JK konsisten hanya pada kisaran satu koma sekian persenNah, sebaiknya lima nama itu disodorkan ke SBY, mana yang akan dipilih terserah dia karena sampai sekarang SBY belum memberi sinyal bahwa JK otomatis cawapres Golkar yang akan diajak duet," sarannya.
Sikap Marzuki yang cenderung berseberangan dengan JK juga ditunjukkan dengan pendapatnya mengenai perlunya jajaran DPP Golkar mengevaluasi mengapa suara yang dicapai pada pileg lalu jauh di bawah target, yakni 30 persen"Pada pemilu 2004 meraih 21 persen, sekarang hanya sekitar 14,5 persen, turun tujuh persenHarus dijelaskan ke pendukung Golkar mengapa ini terjadi, kalau perlu minta maaf," urai Marzuki
Terpisah, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung menyarankan agar partai yang pernah dipimpinnya itu mengajukan lebih dari satu nama dari kader Golkar untuk diusulkan kepada Partai Demokrat sebagai calon pendampingi SBY dalam pilpres 2009 mendatang.
"Terlepas dari ada atau tidak nama saya diusulkan sebagai bakal colan wakil presiden dari Golkar mendampingi SBY, menyodorkan satu nama saja akan menimbulkan konflik internal yang besar bagi Golkar," kata Akbar Tandjung, di sela-sela persiapan Rakorwil Barindo Regional Kalimantan, Sulawesi, Maluka dan Papua, di Makasar, Jumat (17/4).
Usulan tersebut, menurut Akbar, justru untuk kepentingan masa depan dan internal Partai Golkar sendiriDikatakannya, kekalahan yang baru saja dialami Golkar dalam pemilu legislatif 9 April lalu hendaknya dijadikan momentum untuk membangun solidaritas"Kekalahan harus dijadikan pelajaran untuk perbaikan Golkar secara nasionalBukan sebaliknya, yang hanya membela orang perorangan," cetusnya.(sam/fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wasekjen DPP PKS Tuding Golkar Tak Konsisten
Redaktur : Tim Redaksi