jpnn.com - jpnn.com - Keinginan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu Presiden Joko Widodo, mendapat tanggapan Wapres Jusuf Kalla.
Menurut JK, pertemuan tersebut sebaiknya dilakukan setelah pilkada serentak pada pertengahan Februari.
BACA JUGA: NU Jatim Anggap Ahok Lakukan Hate Speech
"Ya setidak-tidaknya setelah tanggal 15 (Februari, red) lah supaya jangan menjadi isu politik," ujar JK di kantor wakil presiden Jalan Medan Merdeka Utara, kemarin (3/2).
Dia beralasan, saat ini situasi politik sedang panas. Nah, setelah pilkada serentak termasuk di DKI Jakarta selesai situasi diharapkan semua pihak lebih tenang. "Saya kira Presiden Pak Jokowi pasti menerimanya (SBY, red)," tegas dia.
BACA JUGA: Simak Nih, Ada Lagu Gue Dua dari Slank demi Ahok
Pada 1 November 2016 lalu, JK bertemu dengan SBY di rumah dinas Wakil Presiden jalan Diponegoro. Di hari yang sama, SBY juga bertemu Menkopolhukam Wiranto.
Pertemuan tersebut hanya tiga hari sebelum aksi damai 4 November 2016 atau aksi damai bela Islam 411.
BACA JUGA: Harap Dimaklumi, Pak Ahok Sedang Mencari Keadilan
JK menuturkan secara pribadi punya hubungan yang baik dengan SBY. Tapi, dia menuturkan tentu posisi wapres sebagai orang kedua di pemerintahan tidak bisa mengambil keputusan secara total.
"Karena itu keinginan beliau (SBY, Red) untuk ketemu presiden wajar juga," kata dia.
Mengenai ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di persidangan ke-8, JK mengaku sedikit terkejut.
Apalagi ada pernyataan dari kuasa hukum Ahok yang tahu Ketua umum MUI Kiai Ma'ruf Amin menelepon pukul 10.16.
"Pakai menit lagi dan isinya. Tentu ada keyakinan pengetahuan tentang telepon itu," ujar JK.
Meskipun, JK tidak tahu pasti apakah telepon itu dari hasil sadapan atau dari sumber lain.
Sebab, bisa juga dapat dari laporan atau kesaksian dari orang yang bicara di dekat mereka. "Tapi biarlah polisi mencari tahu tentang ini," tambah dia.
Meskipun begitu dia mengkritik keras tindakan Ahok. JK menuturkan seorang pemimpin atau pejabat publik itu hendaknya jangan terlalu sering meminta maaf.
Karena terlalu sering minta maaf berarti sering pula membuat kesalahan.
"Dengan kejadian kemarin, coba, sudah beberapa kali Ahok terpaksa minta maaf? Berarti dia tidak hati-hati, bisa buat kesalahan," ujar JK dengan nada tinggi.
Kejadian di persidangan itu akan berdampak pada pilkada. Terutama soal elektabilitas Ahok. "Akan berakibat kepada keterpilihan. Pasti ada akibatnya lah," imbuh dia.
Sementara Kabagpenum Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan bahwa percakapan yang dijadikan bukti oleh kuasa hukum Ahok itu diajukan ke majelis hakim.
Karena itu, Hakim yang akan menentukan apakah bukti itu memiliki akurasi yang baik dan sebagainya. ”Hakim yang menilai ya apakah buktinya juga benar,” paparnya.
Perlu diketahui, semua yang terjadi di persidangan tentunya dikuasai hakim. Hakim yang akan menentukan, apakah pertanyaan boleh diajukan atau tidak.
Bahkan, soal bukti itu legal atau tidak juga hakim.”Hakim yang bisa menginstruksikan jaksa memproses bila ada informasi yang tidak benar dan bukti yang tidak benar,” ungkapnya.
Karena itu, Polri akan menelusuri dan mengamati persidangan, sehingga nantinya semua informasi itu benar-benar fakta atau tidak.
Apa yang disampaikan mantan presiden SBY juga akan dijadikan tambahan informasi yang akan didalami kepolisian.
”Yang terjadi dalam persidangan itu menjadi masukan untuk Polri dan dari Pak SBY juga,” ungkapnya.
Selain mengamati sidang, Polri juga memiliki cara tersendiri untuk memastikan kebenaran terjadinya penyadapan.
Ada taktik dan teknik yang dilakukan kepolisian, namun tidak bisa disampaikan seutuhnya. Yang pasti semua sedang mencari kebenarannya.
”Semua informasi yang beredar kita simpan dan assessment dilakukan untuk melihat bagaimana validitasnya informasi tersebut. Benarkah penyadapan atau bukan, tentu perlu dinilai,” tegasnya. (Jun/idr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kader Muda Demokrat Protes Atas Tuduhan Ahok ke SBY
Redaktur : Tim Redaksi