JK : Saat Krisis Negara Harus Lebih Boros

Rabu, 26 November 2008 – 04:55 WIB
Foto : SETWAPRES
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, stimulus berupa pencairan anggaran Rp 120 triliun akan dibelanjakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintahStimulus tersebut diharapkan mampu menggerakkan ekonomi sehingga sektor industri dapat mengalihkan pasar ekspornya ke dalam negeri

BACA JUGA: Uni Eropa Perpanjang Larangan Terbang Selama Tiga Bulan



’’Kalau ada pepatah hemat pangkal kaya, dalam keadaan krisis seperti sekarang, negara justru harus sedikit lebih boros
Sebab, makin banyak negara menghemat, makin susah ekonominya,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Workshop Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) di Istana Wakil Presiden, Selasa (25/11).

Karena semua orang ingin berhemat di saat krisis, toko-toko dan produk-produk industri tidak laku

BACA JUGA: Bank Dunia Revisi Ekonomi Tiongkok

Akibatnya, ekonomi tidak bergerak dan timbul pemutusan hubungan kerja
’’Justru dalam krisis, government spending (pengeluaran pemerintah) harus ditambah,” katanya.

Meski pemerintah akan menambah belanja, mantan Menko Kesra itu menjamin tidak ada penghamburan anggaran untuk membiayai proyek asal-asalan

BACA JUGA: Resesi Terburuk dalam 25 Tahun

Pengeluaran pemerintah akan difokuskan pada sektor-sektor yang berpengaruh pada kondisi keuangan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur’’Intinya, pemerintah ingin masyarakat tidak kekeringan likuiditas sehingga daya beli tetap terjaga, sektor industri tetap bergerakDengan demikian, tidak akan ada pengangguran,” paparnya.

Dengan bergurau, Kalla mengibaratkan krisis keuangan yang terjadi di Indonesia saat ini seperti banjir kirimanPasalnya, tidak ada yang salah dengan fundamental ekonomi Indonesia, namun tetap tersungkur ketika terimbas krisis keuangan yang menimpa Amerika Serikat.’’Kalau banjir lokal, mungkin bisa kita atur dengan memperbaiki dan membersihkan selokanTapi, kalau banjirnya kiriman, selokan bersih pun, tetap saja kebanjiran,” katanya.

Meski demikian, dengan resep pemerintah yang akan meningkatkan daya beli sekaligus menjaga produktivitas masyarakat, Wapres yakin kondisi perekonomian tidak akan terpuruk seperti ketika krisis ekonomi sepuluh tahun laluMeski terimbas krisis global dan menghadapi tahun politik, Kalla yakin ekonomi Indonesia tetap tumbuh dengan meyakinkan tahun ini dan tahun depan.

Menkeu Pelototi Pelototi Track Record
Pengusaha

Sementara di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan sejumlah langkah stimulus untuk menyelamatkan perekonomian domestik dari badai krisis globalSalah satu langkah penting adalah segera melonggarkan likuiditas rupiahUntuk itu, pada Desember nanti pemerintah menggelontorkan dana APBN sekitar Rp 120 triliun.

Namun Menkeu (Menteri Keuangan) Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti agar likuiditas rupiah yang besar itu tidak disalahgunakan untuk membeli dolar AS (USD) tanpa keperluan jelas”Saya punya uang Rp 120 triliun di Bank IndonesiaSaya harus spend one monthKalau saya bayar DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) ini, dalam waktu 1 kali 30 hari ke depan, seluruh pencairan anggaran akan terjadi,” kata Menkeu saat membuka Investor Summit 2008 di Jakarta, Selasa (25/11).

Menkeu mengatakan, seharusnya likuiditas itu dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi”Jangan dipakai membeli dolar yang bikin runyamKarena likuiditas itu untuk aktivitas ekonomi, bukan spekulasi,” kata Ani, sapaan Sri Mulyani

Suplai rupiah tersebut, selain dari APBN, diharapkan Menkeu datang dari dana pemdaMenurut Menkeu, dana tak terpakai di pemda saat ini masih sekitar Rp 30-40 triliunDaripada dananya menganggur, Menkeu menawarkan transfer dana APBN ke daerah dalam bentuk surat utang negara (SUN)Selain menambah kepercayaan atas SUN, dana tunai yang dipegang pusat juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.

Pemerintah berkepentingan menjaga agar APBN tetap sehatIni karena APBN diperlukan untuk melakukan counter cyclical atau upaya menahan perlambatan ekonomi”Jika Anda berpikir budget tidak sustainable, APBN bukan menjadi solusi, tapi menjadi masalah,” kata Ani.

Ani mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada 2009 bisa hanya 4,5–5 persenPertumbuhan itu lebih rendah dibanding perkiraan semula yang 6 persen”Pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi menjadi 4,5–5 persen,” kata MenkeuMeski demikian, pemerintah berusaha agar pertumbuhan itu tetap di atas 5 persen, dengan cara menjaga tingkat konsumsi rumah tangga.Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2008 diperkirakan di bawah 6 persen, yakni 5,8 persenNamun, karena sejak kuartal I 2008 sudah tinggi, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini masih mencapai 6,2 persen.

Prediksi Bank Indonesia lebih optimistis dibanding pemerintahDeputi Gubernur BI Hartadi ASarwono memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2009 berada di kisaran 5–5,5 persenPerlambatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada ekspor imporNamun, menurut Hartadi, penurunan ekspor tidak seburuk yang diperkirakan”Dampak penurunan demand dari negara besar tidak terlalu besar pada perekonomian kitaAda intraregional trading yang masih cukup bagus,” kata Hartadi.

Selain segera melonggarkan likuiditas, pemerintah berkonsentrasi menjaga kestabilan surat utang negara (SUN)Sedangkan untuk pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) diminta secara intensif mengawasi neraca keuangan lembaga keuangan nonbank.

Menkeu menegaskan, krisis harus dicegah agar tidak merembet ke sektor riilIni agar masyarakat kelas menengah yang menjadi penopang pertumbuhan konsumsi tidak terlalu terkena imbasJika memukul sektor riil, kelas menengah akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)Jika sektor riil masih membayar tenaga kerja, konsumsi akan tumbuh, sehingga bisa memutar kembali ekonomi

Untuk itu, langkah lain yang disiapkan adalah mendesain stimulus fiskal untuk sektor rumah tangga, memberikan subsidi pajak dan bea masuk senilai Rp 12 triliun, menyiapkan paket stimulus fiskal, dan menyediakan sumber pembiayaan siaga apabila akses pembiayaan ke pasar tertutup”Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah mampu menjamin kecukupan anggaran belanja dan neraca pembayaran dalam kondisi yang comfortablePemerintah akan mempertimbangkan secara serius semua kemungkinan yang ada,” tuturnya

Terkait permintaan adanya stimulus fiskal bagi pengusaha, Menkeu menegaskan, hal itu diberikan dengan terlebih dahulu meneliti rekam jejak pengusaha bersangkutan”Pengusaha yang saat ini meminta stimulus fiskal akan diseleksi berdasarkan rekam jejak usaha masing-masingPemerintah akan mempertimbangkan track record setiap pengusaha, apakah layak diberi atau tidak,” katanya(sof/eri/noe/fan/kim/iro)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Telkom Siap Akuisisi BUMN Telekomunikasi di Iran


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler