jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) periode 2004-2009, Jusuf Kalla (JK) menyatakan, pemerintah harus bisa bekerja dengan tegas, efektif dan efisien. Karenanya, JK menegaskan bahwa pemerintah tidak semestinya mengeluarkan himbauan.
"Pemerintah ya memerintah dengan tegas, bukan menghimbau-himbau," kata JK, dalam seminar bertema "Menciptakan Lembaga Kepresidenan yang Efektif dan Efisien untuk Kesejahteraan Rakyat" yang digelar Fraksi PKB MPR di gedung Nusantara V, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (2/12).
BACA JUGA: KPK Tegaskan tak Ada Penyidik dari TNI
Menurut JK, pemerintahan saat ini terombang-ambing. Menurutnya, hal itu bikan karena kesalahan lembaga kepresidenan tetapi murni soal orang-orang yang ada di dalamnya.
"Bahkan untuk menjaga agar pemerintah itu kerjanya memerintah, seorang presiden mempunyai wakil presiden. Wakil presiden itu oleh konstitusi diperintahkan untuk membantu kerja presiden. Akan dinilai melanggar konstitusi apabila seorang wakil presiden tidak membantu presidennya," tegas pendampin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid pertama itu.
BACA JUGA: Baca Nota Pembelaan, Djodi Curhat Soal Keluarga
Lebih lanjut JK menceritakan keputusan pemerintah pada tahun 2005 menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Selaku wakil presiden kala itu, JK memutuskan untuk menaikkan BBM.
"Lalu DPR ribut, kenapa tidak minta persetujuan DPR. Lalu saya bertanya balik, kenapa harus bicara dengan DPR karena tidak ada perintah konstitusi? Akhirnya keputusan harus tetap dilaksanakan. Tidak terjadi apa-apa, toh," ujarnya.
BACA JUGA: Mencoreng MA, Djodi Supratman Minta Maaf
Mantan Ketua Umum Golkar itu menambahkan, presiden diharuskan meminta persetujuan DPR dalam konstitusi untuk dua hal saja, yakni menyatakan perang dan damai dengan negara lain. Soal menaikan harga BBM, JK pun mengambil contoh kebijakan pemerintah menaikan harga BBM terakhir.
"Itu kan dimintakan persetujuan DPR. Kita catat, dua tahun tidak selesai-selesai. Makanya, Pemerintah harus tegas," imbuh Ketua Umum PMI itu. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Sutan Bantah Kecipratan Uang SKK Migas
Redaktur : Tim Redaksi