JK-Win Janji Pangkas Kementrian

JAKARTA -- Bila nantinya terpilih menjadi presiden-wakil presiden, pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) akan langsung melakukan reformasi birokrasi di level pemerintahan pusatUntuk tahap awal, jumlah kementrian akan dievaluasi

BACA JUGA: Kalah Polling SMS, Kubu Mega-Pro Protes

Juru Bicara pasangan JK-Win, Indra J Piliang menyebutkan, nantinya kementrian koordinasi (menko) akan dihapuskanMenurutnya, peran dan fungsi menko tidak begitu vital karena sebenarnya fungsi koordinasi bisa dipegang langsung oleh presiden dan wakil presiden.

"Ada pemikiran untuk menghilangkan menko

BACA JUGA: Prabowo Tak Akan Rampas Harta Orang Kaya

Kita jelas akan mengurangi jumlah kementrianPresiden dan wakil presiden saja yang menjadi menko," ujar Indra J Piliang dalam diskusi di ruang wartawan DPR, Jumat (26/6)

BACA JUGA: JK Siap Tempatkan Pengacara untuk TKI di Kedubes

Dia mengatakan, keberadaan menko justru malah bisa menghambat proses pengambilan keputusan di pemerintahanPadahal, katanya, tidak diperlukan banyak rapat dalam proses pengambilan kebijakan.

Secara khusus, Indra menyoroti keberadaan kementrian pendayagunaan aparatur negara (PAN)Dia menilai, keberadaan kementrian yang saat ini dipimpin Taufik Effendi itu kurang efektif"Lebih banyak mengurusi absen pegawai, atau sidak usai liburan," katanyaKalau kementrian PAN diberi tugas mengurusi administrasi pegawai, kata Indra, itu juga bukan hal yang sulitPasalnya, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) juga punya tugas mengurusi pegawai negeri sipil (PNS)Selain itu, seluruh departemen juga sudah punya unit kerja yang khusus mengurusi pegawainya masing-masingAlasan lain, pada saat era desentralisasi seperti sekarang ini, banyak urusan yang sudah dilimpahkan menjadi kewenangan daerah, baik itu urusan pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

"Jadi, terlalu banyak orang yang mengurusi sedikit pekerjaanIni bukan ciri-ciri JK," ujarnyaDisebutkan, reformasi yang dilakukan tidak dalam kontkes pembubaran kementrianNamun, secara pelan-pelan karena juga menyangkut nasib para pegawaiBisa juga misalnya, kementrian tertentu tidak harus berkantor di JakartaUntuk Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) misalnya, bisa ditempatkan di daerah yang punya potensi perikanannya cukup tinggiKalau DKP berkantor di Jakarta, koordinasi tugasnya kurang efektif

Dijelaskan Indra, perampingan birokrasi akan dilakukan karena birokrasi yang sederhana akan mempercepat proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam memberikan pelayanan masyarakatPemangkasan panjangnya proses pembuatan kebijakan itu, lanjut Indra, sekaligus agar aparat birokrasi bisa mengikuti irama kerja pasangan JK-Wiranto"Pak JK dan Pak Wirantoi itu sudah biasa bekerja secara cepatKonflik aceh diselesaikan dalam waktu enam bulan, Poso 29 hariPak JK juga berjanji, untuk kasus Lapindo bisa selesai enam bulan, pengadaan alutsista TNI juga akan diselesaikan dalam waktu enam bulan," ujar politisi Partai Golkar(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Makin Berani Hadapi SBY