JAKARTA – Pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo terus memberikan pembelaan terhadap konsep ekonomi kerakyatan yang diusung pasangan Megawati-PrabowoHashim yang juga adik kandung Prabowo itu menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan adalah bentuk manifestasi keimanan.
Saat berpidato pada deklarasi dukungan Angkatan Penerus Indonesia Raya (APIRA) dan 18 ormas lain kepada pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega Prabowo) di Jakarta, Jumat (26/6/2009), Hashim mengatakan, dirinya yang sejak kecil dibesarkan secara Kristiani selalu diwajibkan membantu warga miskin
BACA JUGA: JK Siap Tempatkan Pengacara untuk TKI di Kedubes
Bahkan Hashim yang juga anggota Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo ini menemui sejumlah pemuka agama untuk mencari titik temu konsep ekonomi kerakyatan masing-masing agama.“Saya dibesarkan secara Kristiani dan diwajibkan bantu yang miskin
BACA JUGA: JK Makin Berani Hadapi SBY
Sama jugaBACA JUGA: Jangan Lupa Kami Juga Punya Suara
Ketemu pedanda Hindu dan bikhu Buddha juga seperti ituEkonomi kerakyatan itu intinya membantu yang miskinBagi saya dan Prabowo, ini adalah persoalan iman,” tandas Hashim.Karenanya Hashim membantah tudingan bahwa Prabowo dan dirinya tidak akan memperhatikan rakyat miskin karena sudah menjadi orang besar dan kaya raya“Saya ditanya, mana mungkin Prabowo yang punya harta Rp 1,7 triliun mau peduli rakyatSaya bersama Prabowo dan kawan-kawan yang tidak miskin tetap wajib membantu yang miskin sebagai manifestasi ajaran agamaSiapa yang mendukung ekonomi kerakyatan, itu adalah orang beriman,” tandasnya.
Yang menarik, Hashim justru mengungkapkan adanya kekhawatiran bahwa beberapa kalangan khawatir Prabowo akan merampas kekayaan dari para pengusaha jika terpilih menjadi cawapres mendampingi Megawati“Ada yang sangsi, jangan-jangan Prabowo komunis, sosialis yang mau merampas kekayaanaItu tidak benar,” sambungnya
Hashim justru mengkritisi pemerintah yang menurutnya selalu tidak jujur dalam membeberkan angka kemiskinanSesuai angka Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 49 persenNamun versi pemerintah, angka kemiskinan hanya 15 juta jiwa saja
Sebab, pemerintah memasang batas kemiskinan dengan pendapatan bulanan Rp 182.500 per kepala keluarga“Artinya, kalau pakai patokan pemerintah anda yang pendapatannya Rp 250 ribu termasuk orang kayaCoba kalau patokannya UMR sekitar Rp 900 ribu per orang, maka bisa-bisa angka kemiskinan 80 persen,” cetusnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harus Pertegas Visi Pemisahan Bisnis dan Politik
Redaktur : Tim Redaksi