jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyoroti rendahnya realisasi pengadaan gabah oleh Bulog karena persentase serapan selalu menurun setiap tahun.
Menurut dia, sejak 2017 hingga sekarang kurva penyerapan Bulog menunjukkan tren penurunan. Padahal semestinya Bulog mampu optimalkan penyerapan terutama pada bulan Maret sampai Juni yang selama ini persentase serapannya hanya berkisar 50-65% terhadap total serapan per tahun.
BACA JUGA: Hadirkan Promo Berburu Sembako Murah, Ralali.com Gandeng Bulog
Hal ini diungkapkan Johan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua Bulog dan jajarannya dalam rangka evaluasi dan monitoring kinerja Bulog, rapat berlangsung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin (30/8).
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini mendorong Bulog sebagai operator pangan bisa meningkatkan kemampuannya untuk menyerap gabah petani, menurutnya rendahnya kemampuan Bulog akan menyebabkan harga gabah di tingkat petani menjadi rendah bahkan jauh di bawah HPP.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Harga Gabah Kering Panen Naik Selama Mei 2021
Johan mengungkapkan harga jual gabah di tingkat petani di Pulau Sumbawa ada di kisaran Rp 3.600 sampai Rp 3.800 per kg.
"Saya minta Bulog segera bertindak agar harga gabah di tingkat petani khususnya petani di Pulau Sumbawa dapat menguntungkan petani demi meningkatkan kesejahteraan mereka," ucap Johan.
BACA JUGA: Stabilkan Harga, Kementan Masifkan Gerakan Serap Gabah Petani di Jabar
Politikus PKS ini juga menegaskan dengan adanya Perpres tentang Badan Pangan Nasional, maka posisi Bulog harus dilakukan pemisahan yang jelas antara regulator dan operator pangan.
"Saat ini Bulog berada langsung di bawah Badan Pangan Nasional dan sepenuhnya dalam kendali badan tersebut maka sebagai operator pangan tidak boleh berperan sebagai BUMN," tutur Johan.
Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini minta pemerintah mengkaji ulang kebijakan HET beras.
"Saya usulkan perlu dibuat regulasi khusus agar HET tidak hanya melindungi konsumen yang di lapangan seringkali dimanfaatkan pengusaha besar untuk mendapat untung besar, namun ke depan harus dibuat agar harga di tingkat petani menjadi lebih bagus dan jangan stagnan," ujar Johan.
Johan berharap kebijakan keberpihakan harga di tingkat petani harus diprioritaskan demi meningkatkan kesejahteraan petani.
Dia mengusulkan salah satu strategi yang mesti dilakukan pemerintah adalah kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) diganti dengan pola harga dasar, dengan membuat harga dasar pembelian di tingkat petani sehingga ada standar harga yang menguntungkan petani.
Johan mengingatkan bahwa ongkos produksi yang harus dikeluarkan petani sangat besar sehingga harga di tingkat petani harus memberi keuntungan bagi petani di Pulau Sumbawa.
Ketua DPP PKS ini mengatakan pemerintah bahwa pembangunan fasilitas pengolah padi modern atau modern rice milling plant (modern RMP) tidak boleh mematikan usaha penggilingan padi rakyat.
Saat ini 94% penggilingan merupakan penggilingan padi kecil sehingga usaha rakyat ini harus dibina oleh pemerintah supaya lebih berkembang dan menghasilkan kualitas yang lebih baik.
“Saya berharap Bulog meningkatkan kemampuannya dalam menyerap gabah petani,” kata Rosihan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich