jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan tindakan aparat keamanan yang menangkap puluhan petani kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
Menurut Johan, tindakan ini malah memperuncing konflik lahan antara petani dan perusahaan yang telah berlangsung belasan tahun, namun tak kunjung selesai.
BACA JUGA: 40 Warga Bengkulu Ditangkap Gegara Sawit, Sultan Bilang Begini
“Ätas kejadian ini, saya mendesak pemeritah harus hadir menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh khususnya yang terjadi di sektor perkebunan. Sebab pemerintah harus sadar bahwa 60 persen konflik agraria terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit dengan luasan lahan yang cukup besar dan selalu terjadi di sepanjang Pulau Sumatra dan Pulau lainnya,” ujar Johan Rosihan dalam siaran pers pada Selasa (17/5).
Politikus PKS ini menyebutkan sering kali upaya penyelesaian sengketa lahan selalu gagal, bahkan sering kali petani mendapatkan kekerasan dan perlakuan yang tidak adil karena bargaining yang lemah dibanding perusahaan yang punya kuasa modal.
BACA JUGA: Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Gunakan Listrik PLN, yang Terbukti Lebih Hemat
Oleh karena itu, Johan berharap pemerintah dapat berlaku adil pada petani dan meminta aparat untuk bisa bersikap lebih manusiawi kepada petani karena mereka sering kali menjadi korban dalam situasi konflik lahan ini.
Johan menilai kasus lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang terjadi di Bengkulu ini akibat lahan yang telah dikelola oleh petani sawit diambil alih oleh perusahaan melalui keterangan akta pinjam pakai sehingga memunculkan konflik tanpa penyelesaian.
BACA JUGA: Kementan Perkuat Peran Penyuluh Swadaya dan Swasta di Perkebunan Kelapa Sawit
“Kasus di Bengkulu ini merupakan contoh dari sekian banyak kasus penguasaan lahan oleh perusahaan pemilik modal dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit,” tutur Johan.
Legislator Senayan ini berharap pemerintah bisa mengurai benang kusut penyebab konflik dan selalu menghadirkan sikap yang adil bagi petani.
Selain itu, Johan Rosihan mengimbau pihak mana pun untuk membantu petani karena mereka membutuhkan lahan untuk perkebunan sawit dan berupaya meningkatkan sumbangsih perusahaan pada desa penyangga dan masyarakat sekitarnya.
Johan menilai akar konflik ini terjadi akibat adanya kepemilikan lahan yang dianggap ditelantarkan dan belum digarap serta kegagalan mekanisme proses ganti rugi dari lahan yang menjadi sengketa.
Menurut Johan, tindakan menangkap massal para petani sawit adalah tindakan gegabah dan sembrono dengan tuduhan pencurian ketika petani panen di lahan konflik.
“Untuk itu, pemerintah harus segera hadir membantu proses penyelesaian konflik ini,” kata Johan Rosihan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari