jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merespons langkah Presiden Jokowi melantik Arief Prasetyo sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Lembaga baru tersebut diharapkan dapat menuntaskan berbagai persoalan pangan di tanah air.
Presiden Jokowi memilih Direktur PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai Kepala Badan Pangan Nasional.
BACA JUGA: Badan Pangan Nasional Harus Segera Menata Diri Untuk Bekerja
“Saya mengingatkan, jangan sampai pangan hanya jadi barang dagangan. Harus diingat bahwa pangan merupakan bentuk perlindungan negara kepada rakyatnya sebagaimana amanat konstitusi,” ujar Johan merespons penunjukan Arief Prasetyo sebagai Kepala Badan Pangan Nasional pada Senin (21/2).
Politikus PKS ini menyebutkan Badan Pangan Nasional merupakan Lembaga pangan yang punya kewenangan dan peran khusus dalam menjaga ketahanan pangan dan menciptakan kemandirian pangan nasional.
BACA JUGA: Andi Akmal: Sudah Saatnya Badan Pangan Nasional Jadi Operator
“Saya berharap di bawah komando Pak Arief Prasetyo, lembaga pangan ini jangan sampai hanya disederhanakan sebagai ‘calo pangan’. Tujuan mulia dibentuknya lembaga ini adalah untuk membuat kebijakan pangan yang terintegrasi dan memastikan seluruh rakyat dapat mengakses pangan sebagai tanggung jawab negara kepada semua rakyatnya,” kata Johan.
Lebih lanjut Johan menjelaskan selama ini banyak kementerian dan lembaga yang turut mengatur urusan pangan dengan ego sektoralnya masing-masing.
BACA JUGA: Badan Pangan Nasional Bisa Mewujudkan Swasembada Beras seperti Era Soeharto?
“Kita berharap pembentukan Badan Pangan Nasional melalui Perpres 66/2021 ini, kewenangan terkait pangan yang melekat pada beberapa K/L tersebut dapat dialihkan sepenuhnya kepada badan pangan nasional yang posisinya langsung berada di bawah presiden,” kata Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB ini berharap badan pangan yang baru terbentuk ini dapat menjawab berbagai persoalan pangan di tanah air. Sebab, selama ini masing-masing regulator/kementerian mempunyai tujuan yang berbeda dan tidak terintegrasi.
Johan juga mengkritik beberapa komoditas pangan waktunya sering kali tidak terencana dalam hal penugasan kepada Bulog untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Tata niaga masih bebas dan harapan masyarakat terhadap peran pemerintah sangat tinggi atas stabilisasi harga produsen dan konsumen,” ujar Johan.
“Semua kalangan masyarakat merasakan fluktuasi harga pangan sangat memberatkan ekonomi rakyat. Demikian juga para petani sangat menderita ketika masa panen, harga selalu jatuh sehingga mereka mengalami kerugian. Semua persoalan terkait tata kelola pangan ini kita harap bisa dituntaskan oleh lembaga pangan yang baru ini,” cetus Johan.
“Begitu pula dengan tingginya ketergantungan impor pangan yang sangat meresahkan masyarakat, menjadi pekerjaan rumah lembaga ini. Saya tekankan agar penyediaan pangan yang murah, terjangkau dan berkualitas menjadi prioritas kebijakan dan lebih berpihak pada kepentingan petani dan bukan hanya mengikuti kepentingan para pedagang dan importir pangan,” tegas Johan.
Legislator Senayan ini menuturkan selama ini banyak kendala dalam pelaksanaan kebijakan pangan, di antaranya penugasan belum terintegrasi antar K/L sehingga penugasan penyerapan tidak didukung dengan penugasan penyaluran.
Oleh karena itu, stok berlebih dan belum lengkapnya kebijakan pangan terutama yang mengatur tentang tata niaga pangan dan pembatasan/pengetatan impor pangan serta kebijakan penyaluran pangan dan kebijakan disposal stock.
“Semoga tata kelola urusan pangan menjadi lebih baik dengan hadirnya badan pangan nasional yang baru ini menuju cita-cita kedaulatan pangan nasional,” kata Johan Rosihan.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Friederich