jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan masalah kebijakan pemerintah terkait sekolah lima hari atau full day school (FDS) hanya persoalan teknis pembelajaran.
Menurut dia, yang penting bisa mengakomodasi dan memerhatikan prinsip-prinsip pokok seperti berorientasi kepada pendidikan akhlak atau karakter. "Tidak menafikan atau mengganggu keberadaan sekolah lain terutama sekolah agama," katanya, Selasa (20/6).
BACA JUGA: Duh, Konon Hanya 15 Persen Guru PNS Layak Mengajar
Kemudian, lanjut Sodik, harus sesuai dengan perkembangan anak sekolah dasar, apakah mereka kuat untuk full day school. Pemerintah perlu pula memikirkan dan mengatasi kebutuhan makan siang anak di sekolah. "Apakah sekolah menyediakan?" tegasnya.
Kemudian, kata dia, kebijakan itu bisa mengakomodasi kelompok keluarga yang masih memerlukan keberadaan anak di rumah. Misalnya, membantu ibu memasak dan mengasuh adik. Pemerintah harus memerhatikan situasi dan kondisi dan kekhasan daerah. "Ada yang sudah siap, ada yang belum siap," ujar anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra ini.
BACA JUGA: Sayang, Pak Muhadjir Kurang Lihai Mengomunikasikan Ide Full Day School
Nah, kata Sodik, sekarang Presiden Jokowi sudah membatalkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tersebut. "Maka hal ini menunjukkan kelemahan dan konsep pemerintahan ini terhadap konsep sekolah sebagai elemen penting pendidikan yang menentukan masa depan bangsa," katanya.
Selain itu, kata dia, isu sekolah lima hari dalam pemerintahan Jokowi hanya sebuah sarana untuk memunculkan sang presiden sebagai pahlawan bagi masyarakat yang menolaknya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Setya Novanto Dukung Pembatalan Full Day School
BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru PNS Pulang Kerja Lebih Awal, dapat Tunjangan Profesi, Picu Cemburu
Redaktur & Reporter : Boy