jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran lahan dan hutan (karlahut) serta darurat asap yang berulangkali terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo.
Mantan Wali Kota Solo itu mempertanyakan aktor intelektual atas peristiwa-peristiwa tersebut. ''Masalahnya, setiap tahun berulang, terus menerus. Ini yang beliau pertanyakan, kenapa dibiarkan berlangsung?'' kata Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9).
BACA JUGA: Begini Respons Istana soal Setnov dan Fadli Jumpa Trump
Teten mengatakan, Jokowi, sapaan Joko Widodo menginginkan ada tindakan tegas bagi pelaku pembakar hutan. Bilamana melibatkan perusahaan, maka izin usahanya harus dicabut. Pihak perusahaan itu juga harus diseret ke meja hukum.
Jokowi, kata Teten, tidak hanya menginginkan ada tindakan pemadaman, tapi lebih mengedepankan pencegahan. Sehingga jika ada lahan terbakar, maka pihak terkait yang menguasai lahan itu harus bertanggungjawab secara hukum.
BACA JUGA: Dana Desa Lamban Dikucurkan, Ini Langkah Menteri Marwan
''Motivasi pembakaran sengaja ini kan macam-macam. Padahal kalau untuk mengurangi biaya land clearing, mereka dapat anggaran Rp 19 juta per hektare,'' ungkap Teten.
Teten pun mengatakan saat ini Jokowi sudah membentuk sebuah tim yang terintegrasi, untuk mengusut pihak-pihak yang bermain dalam persoalan karlahut dan asap.
BACA JUGA: 11 Jam di Markas KPK, Ketua DPRD Sumut Mengaku Hanya Ngobrol
''Bila ada lahan terbakar dan dibiarkan oleh aparat dan pemda di daerah tidak bergerak, ini harus dicurigai memang ada persekongkolan. Harus segera dihentikan,'' tegas Teten.
Untuk menghadapi bencana yang kembali terjadi saat ini, kata Teten, pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya termasuk alat pemadam modern. Terutama ke daerah yang mengalami dampak paling parah, termasuk Riau.
''Perintah Presiden untuk itu sangat jelas,'' katanya.
Mengenai penegakan hukum kepada pelaku pembakar lahan, selama ini kata Teten, Jokowi sudah mendapatkan laporan, bahwa tersangka yang diamankan sebagian besar berasal dari masyarakat biasa.
''Presiden ingin melihat, siapa yang sesungguhnya menyuruh rakyat biasa ini membakar. Karena memang jelas ada keuntungan dari pembakaran ini dilihat dari pengolahan lahan,'' katanya.
Teten juga mengakui bahwa presiden sudah mendengar kabar perihal banyak perusahaan di Riau, yang mendapat backing dari para pensiunan Jenderal.
''Presiden menganggap ini masalah, semua (yang salah) tetap harus diproses,'' tegasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mas Tjahjo Bantah Pernyataan Nurul Arifin
Redaktur : Tim Redaksi