jpnn.com - JAKARTA - Pengamat masalah cyber Fahmi Fahruddin mengatakan, belum ada keseriusan dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani masalah cyber. Padahal, permasalahan ini dianggap sudah harus ditangani secara serius.
Fahmi menyampaikan hal itu menanggapi soal pemblokiran 22 situs yang diduga menyebarkan paham radikal. Situs-situs tersebut diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atas rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
BACA JUGA: Kemenkopolhukam: Bukan karena Like and Dislike
"Kalau saya lihat sampai hari ini pemerintahan Pak Jokowi belum ada keseriusan dalam menangani masalah cyber," kata Fahmi dalam diskusi "Mengapa blokir situs online?" di Menteng, Jakarta, Sabtu (4/4).
Fahmi menjelaskan, pemerintah harus lebih serius mendalami kriteria-kriteria pengaturan pemblokiran situs yang diduga menyebarkan paham radikal. Pemblokiran situs itu, kata dia, tidak boleh didasarkan faktor suka tidak suka.
BACA JUGA: Uang Muka Mobil Pejabat Terlalu Fantastis
Alumnus Arizona State University itu menambahkan, persoalan radikalisme Islam seharusnya bisa diatur di dalam aturan perundang-undangan seperti paham komunisme.
"Paham komunisme toh bisa diundangkan. Bahwa itu tidak boleh disebarluaskan, Bagaimana dengan radikalisme Islam ini, apakah bisa diundangkan? Karena apa, cyber, internet sebagai alat mengikuti apa aturannya. BNPT sebagai aparat juga mengikuti apa aturannya. Jadi ini aturannya pengaruhi BNPT, BNPT pengaruhi cyber. Jadi ini yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah," tutur Fahmi.
BACA JUGA: Pansel Pimpinan KPK Harus Beda Tipis dengan Malaikat
Hal senada disampaikan Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta Ali Munhanif. Dia mengungkapkan, Jokowi kurang memberikan perhatian terhadap masalah-masalah yang menjadi konsen publik. Salah satunya soal radikalisme.
"Fokus pada infrastruktur harus kita dukung. Tapi, bahaya ajakan orientasi gerakan kepada kekerasan harus kita berikan perhatian," tandas Ali. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usulkan Scan Otak jadi Bagian Seleksi Pimpinan KPK
Redaktur : Tim Redaksi