jpnn.com - JAKARTA - Salah satu kelemahan utama Abdurrahman Wahid ketika berkuasa adalah karena keliru memilih Menteri Sekretaris Negara. Akibatnya, Gus Dur harus menghadapi konflik dengan tiga pihak sekaligus, yakni DPR RI, TNI dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.
Puncak dari serangkaian konflik itu adalah keberhasilan lawan-lawan politik Gus Dur menggusurnya dari Istana.
BACA JUGA: Gayatri Wailissa, Ikon Anti Minder
Demikian disampaikan jurubicara kepresidenan era Gus Dur, Adhie Massardi, dalam perbincangan dengan redaksi, Sabtu malam (25/10).
“Sekretariat Negara merupakan lalu lintas berbagai urusan negara. Dia adalah jembatan langsung yang menghubungkan lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Karena itu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi ini adalah figur yang memiliki kemampuan manajerial dan memahami urusan ketatanegaraan,” Adhie Massardi menjelaskan.
BACA JUGA: Kok Tanyanya Apakah Berminat jadi Menteri?
Syarat penting lain dari seorang Menteri Sekretaris Negara, sambungnya, adalah kemampuan komunikasi politik terutama dengan Parlemen. Apapalagi bila Parlemen dikuasai pihak lawan Presiden.
Adhie mengatakan, memilih sosok Mensesneg tidak bisa hanya mengandalkan sisi emosi dan sentimen belaka. Melainkan harus dengan perhitungan politik yang matang sehingga agenda pemerintah dapat diterima oleh Parlemen dan dapat diwujudkan.
BACA JUGA: Calon Menperin : Saya Sih Tidak Berharap
Menurut Adhie, SBY pun, terutama pada pemerintahan periode kedua, punya persoalan yang kurang lebih sama dengan Gus Dur. Bedanya, SBY berhasil menaklukkan lawan dengan membagi-bagi kue kekuasaan. Tapi, politik bagi-bagi kekuasaan ini terbukti hanya menyenangkan elit, dan tidak menghasilkan kebijakan yang betul-betul pro rakyat.
Dengan demikian, Adhie menyarankan Jokowi ekstra hati-hati dalam memilih Mensesneg. Pilihlah tokoh yang memiliki semua syarat minimal yang dibutuhkan.
Untuk mencegah konflik dan ketegangan berkepanjangan dengan Parlemen, Jokowi membutuhkan sosok yang memiliki latar belakang politik dan kemampuan menjalin komunikasi dengan baik dengan partai-partai politik, baik yang ada di kubu Koalisi Indonesia Hebat, maupun di kubu Koalisi Merah Putih.
Sejauh ini, informasi yang beredar di lapangan mengatakan, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Pratikno disebut-sebut akan dipasang Jokowi untuk mengisi posisi Mensesneg.
Sementara kalangan di tubuh PDIP dan kelompok relawan yang setia mendampingi Jokowi khawatir bila Pratikno benar-benar ditempatkan pada posisi Mensesneg.
Praktikno dikhawatirkan tidak mempunya kemampuan menjalin komunikasi politik dengan Parlemen dan partai politik pengusung pemerintah. Sementara itu, kemampuan manajerial dan tata pemerintahannya pun masih diragukan. (dem/RMOL)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Naik Posisi, dari Wamen jadi Menteri
Redaktur : Tim Redaksi