jpnn.com - JAKARTA - Puluhan masa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemuda Kebangsaan (KOMPAK) menyatakan kekecewaannya terhadap Kabinet Kerja. Kekecewaan itu didasarkan pada pilihan Presiden Joko Widodo yang mengangkat menterinya namun tidak memperhatikan rekam jejaknya yang terindikasi korupsi.
Kekecewaan itu dituangkan dalam bentuk aksi demonstrasi, Kamis (6/8). KOMPAK mendatangi 4 kantor Kementerian yang diduga dipimpin menteri yang digaris merah KPK. KOMPAK yang merupakan relawan Jokowi-JK ini meminta agar 4 menteri yaitu Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri ESDM, Sudirman Said, Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan dan Menteri Pariwisata, Arif Yahya agar segera mundur dari jabatannya.
BACA JUGA: Hindari Fitnah, KPK Harus Pastikan Rini Soemarno Dihukum
Koordiantor Presedium Kompak, Haris Pertama menilai ke empat menteri tersebut cacat secara hukum. Terutama Rini dan Arif Yahya. “Ini sangat membahaykan BUMN-BUMN kita. Jangan sampai Rini menjual aset negara untuk kepentingan pribadi dan golongannya, sebaiknya Rini mundur atau Jokowi mengganti dengan figur yang bersih dan berpihak kepada rakyat,” kata Haris.
Haris menyebutkan Rini akan tersandera oleh sejumlah kasus korupsi yang melibatkan namanya. Di antaranya adalah kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang kini masih dalam penyelidikan KPK.
BACA JUGA: Ada Puan, JK Yakin PDIP Dukung Kenaikan Harga BBM
Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR, Rini juga pernah diperiksa terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi.
“Penunjukan Rini oleh Presiden Jokowi dinilai terlalu dipaksakan, meski dikabarkan Rini adalah salah satu dari delapan calon menteri yang mendapat ‘rapor merah’, namun Rini Soemarno tetap ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN),” katanya.
BACA JUGA: Lagi, Penyidik Kejagung Garap Saksi di KPK
Peran Rini di kasus BLBI, terlihat dari surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). SKL atau release and discharge adalah sebuah pemberian jaminan tidak menindak hukum debitor melalui instruksi presiden. Saat kasus ini muncul, Rini menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Dalam kasus pembelian pesawat tempur Sukhoi dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Rini ditengarai memiliki peran sentral. Indonesia membeli 4 unit pesawat Sukhoi dan 2 unit helicopter Mi-35 dari Rusia dengan cara imbal beli dengan hasil penjualan komoditas pertanian Indonesia yang memiliki harga jual baik.
Dalam pembelian tersebut, Rini berdasarkan instruksi Megawati, memerintahkan Kepala Badan Urusan Logistik Widjanarko Puspoyo untuk melakukan pembelian tersebut tanpa melibatkan Komisi I DPR RI. Bulog yang seharusnya menjaga stabilitas harga pangan malah melakukan transaksi senilai US$ 193 juta di luar tugasnya.
Haris juga menyebutkan beberapa kasus korupsi yang menjerat nama Arif Yahya. Menurutnya, ini adalah pengangkatan menteri paling aneh dan terkesan dipaksakan, berlatar belakang pekerjaan yang lama di dunia telekomunikasi, Arief Yahya malah diangkat menjadi Menteri Pariwisata.
Tidak hanya itu, Arief Yahya juga terindikasi terlibat dalam beberapa kasus korupsi. Korupsi yang dimaksud Haris adalah Kasus Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).
“Korupsi pada proyek Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Rp 78 milyar oleh Dirut PT Telkom,” kata Haris.
Atas dasar itu Haris mendesak agar KPK memeriksa menteri-menteri yang terindikasi korupsi. “Jokowi juga harus memecat 4 menteri tersebut,” tandasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Pastikan Dukung Kebijakan soal Tenaga Kerja
Redaktur : Tim Redaksi