Jokowi Diminta Perketat Perbatasan RI-Malaysia di Kalbar

Sabtu, 20 September 2014 – 20:05 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Kalimantan Barat meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla untuk lebih memperhatikan masalah lingkungan hidup dan keamanan perbatasan, khususnya beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan Sarawak dan Sabah, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Kalbar Mursalin di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9), menegaskan Jokowi-JK harus lebih memperketat pengawasan perbatasan.

BACA JUGA: Seolah Sering Kesurupan, MUI Segera Gelar Rapat

"Kami minta Pak Jokowi memperketat pengawasan di perbatasan sehingga kasus narkoba yang melibatkan dua aparat kepolisian tidak terulang lagi," kata Mursalin.

Selama ini, kata Mursalin, aturan mengenai perbatasan selama ini menggunakan Keputusan Presiden.

BACA JUGA: Banjir dan Longsor Terjang Lubuklinggau

"Namun, masalah di perbatasan sangat kompleks sehingga sudah seharusnya diatur melalui Undang-undang," ujar Mursalin.

Ia melanjutkan, masalah lingkungan hidup, dari alih fungsi lahan kelapa sawit hingga tambang membawa dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kalbar. 

BACA JUGA: Pengakuan Guru Madrasah Dijebak Siswinya Dianggap mengada-ada

Muhammad Faiz dari Indonesia Bersuara Kalbar menambahkan dampak permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kalimantan sesungguhnya sangat merugikan masyarakat. Apalagi masalah ini kerap menimbulkan konflik horizontal dengan masyarakat.

Menurutnya, banyak lahan masyarakat di rebut oleh perusahaan perkebunan maupun pertambangan, tak sedikit hutan lindung yang digarap.

Hal ini dikarenakan tidak ada penanganan yang serius oleh pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Belum lagi terkait pencemaran yang ditimbulkan akibat minimnya pengelolaan limbah perusahaan. Menurutnya banyak di antara perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

"Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi ancaman serius akibat pembuangan limbah yang tanpa dikelola dengan baik," kata Faiz.

Sungai-sungai di Kalbar, ujar Faiz, diketahui sebagai sumber mata air utama bagi sebagian besar penduduk di Kalbar. Lebih jauh dia mengusulkan supaya pemerintahan Jokowi-JK juga mengakomodir putra terbaik dari Kalbar di kabinet 

"Kami mengusulkan Pak Jokowi menerima putra terbaik Kalbar, Prof Dr Thamrin Usman, DEA, Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak sebagai menteri di kabinet pemerintahannya," pungkas Faiz. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Menjambret, Buron Polisi Dihajar hingga Tewas


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler