jpnn.com - JAYAPURA - Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi diminta untuk mengungkap identitas kelompok garis keras (hard liners), yang selama ini diduga mengacaukan situasi dan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap umat Tuhan di Tanah Papua.
Hal ini disampaikan oleh Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua saat memberikan keterangan pers di Kantor Sinode Kingmi, Jayapura, Papua, Rabu (24/9).
BACA JUGA: Simalungun Hataran Nyaris Gagal
"Kami pernah bertemu dengan Presiden SBY 16 Desember 2011 di Jakarta, beliau bilang ada kelompok garis keras yang tidak mau demokrasi, tidak mau dialog, dan mau menang sendiri alias ultra-nasionalis. Kelompok ini sedang bermain di tanah Papua, karena itu Jokowi harus berani ungkap identitas mereka," tegas Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pdt. Dr. Benny Giay didampingi Pdt. Socratez Sofyan Yoman di Kantor Sinode Kingmi, seperti dilansir dari Cenderawasih Pos (Grup JPNN).
Benny Giay menyatakan dengan melihat fenomena kekerasan yang meningkat setiap tahunnya, maka Gereja selalu menyuarakan suara kenabiannya bahwa kekerasan dan kejahatan sedang menggagahi umat Tuhan dan tanah Papua. Dengan menyuarakan hal ini digarapkan agar Papua tetap menjadi tanah yang damai, tidak ada lagi jatuh pertumpahan darah.
BACA JUGA: Tari Piring Masuk Rekor Muri
"Secara sosial kami bertanya, dimana negara saat kami dan jemaat kami menjalani kekerasan ini. Kalau ada, apa perannya. Sebab kekerasan terus beranak pinak, dan menyengsarakan umat Tuhan," ujar Giay.
Oleh sebab itu, kepada presiden terpilih Jokowi diharapkan bisa mengungkap identitas kelompok ini agar cita-cita umat Tuhan melihat Papua sebagai Tanah damai bisa segera terwujud, termasuk agar dapat mengakhiri kekerasan di tanah Papua yang sudah berlangsung sejak tahun 1961. "Kami mencatatat dalam satu tahun terakhir terjadi banyak kekerasan, namun aparat keamanan tidak pernah mengungkap siapa pelakunya, dan apa motifnya menciptakan kekerasan di tanah Papua. Karena itu kami minta Jokowi harus berani mengungkapkannya agar diketahui publik," ujar Giay. (cak/fud)
BACA JUGA: Wartawan BIN Diburu Polisi Karena Diduga Peras Kepsek
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rp 2 Miliar Per Tahun untuk Wifi di Surabaya
Redaktur : Tim Redaksi