jpnn.com, JAKARTA - Langkah Presiden Jokowi memberikan perhatian besar bagi pembangunan desa dalam rangka mengurangi ketimpangan antara desa dan kota mendapatkan apresiasi.
Sejak tahun 2015, pemerintah secara berkala meningkatkan jumlah dana desa. Dana yang telah disalurkan sejak 2015 sampai 2021 telah mencapai Rp 400,1 triliun.
BACA JUGA: Manfaat Dana Desa Teruji lewat Disertasi Direktur Senior B-Trust
Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Tegal Harsoyo mengatakan alokasi dana desa yang besar tersebut menegaskan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan desa.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang telah memberikan perhatian besar terhadap desa,” kata Harsoyo yang juga Kepala Desa Wangandawa, Kecamatan Talang Kabupaten Tegal itu dalam siaran pers pada Kamis (10/2/2022).
BACA JUGA: Desmond Pimpin Kunker Komisi III DPR ke Desa Wadas, Hasilnya?
Harsoyo menilai perhatian yang besar dari pemerintah terhadap desa dirasakan banyak manfaatnya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa.
“Alhamdulilah puas, dengan adanya dana desa yang masuk desa, desa bisa langsung mengeksekusi hal-hal yang diperlukan di desa,” ujar Harsoyo.
BACA JUGA: Oknum Kades di Cirebon Diduga Korupsi BLT, Dana Desa, Anggaran Pembelian Bibit Ikan
Harsoyo menceritakan sebelum adannya dana desa, pihaknya harus terlebih dahulu mengajukan proposal kegiatan baik untuk pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.
Namun, setelah disahkannya UU Desa sangat memudahkan bagi desa menjalankan programnya untuk melayani masyarakat.
Menurut Harsoyo, pemerintah desa sudah tidak perlu lagi bingung mencari pendanaan kegiatan yang bertujuan untuk menyejahterakan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
“Kalau dulu kan sebelum adanya dana desa kita harus buat proposal. Sekarang kami bisa langsung eksekusi apa yang dijadwalkan untuk dikerjakan,” ungkap Harsoyo.
Dia mengatakan adanya dana desa sangat bermanfaat dan berharap dana desa bisa kembali difokuskan untuk pembangunan serta peningkatan kualitas SDM.
Sebab, menurutnya dana desa sekarang dialokasikan untuk mendukung penanganan pandemi Covid 19.
“Kalau untuk dana desa pandemi ini karena untuk saat ini selama dua tahun ini digunakan pandemi. Saya harapkan kalau untuk dana desa, selain infrastruktur tetapi juga untuk pembangunan manusia,” ujar Harsoyo.
Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menyampaikan Pemerintah Jokowi memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa. Hal itu tercermin dari besarnya porsi anggaran dana desa yang diberikan setiap tahunnya.
Menurut dia, jika melihat besarnya jumlah dana desa yang dicairkan dari pemerintah pusat ke desa secara umum memiliki manfaat yang besar bagi pembangunan desa.
“Kalau secara umum, menurut saya kalau kita menggunakan logika sederhana ya tentu ada manfaatnya, tentu ada manfaatnya dana desa ini cukup memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa pasti itu,” ucapnya.
Namun, Karyono meminta dalam pelaksanan dana desa perlu ada pengawasan agar meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan saat digunakan.
“Ini penting pengawasan dana desa ini agar dana desa tersebut, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, betul-betul digunakan untuk pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat, agar dana itu bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Karyono.
Selain pengawasan, menurut Karyono yang tidak kalah pentingnya itu adalah pengalokasian anggaran yang tepat sasaran agar menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat.
Karyono mengingatkan alokasi dana pembangunan desa harus tepat sasaran. Selain untuk infrastruktur desa, bisa juga digunakan untuk program-program pengembangan perekonomian rakyat, pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Hal ini akan menciptakan lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu menurut saya yang penting,” kata Karyono.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich