jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Kristiawanto menilai ide calon presiden terpilih Joko Widodo agar para menteri di kabinetnya nanti lepas dari partai politik tidak relevan diterapkan di Indonesia saat ini. Kader salah satu partai pengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu beralasa ide tersebut tidak sesuai dengan kondisi politik Indonesia yang sudah menerapkan demokrasi modern.
"Ide Pak Jokowi yang ingin menteri lepas jabatan dari partai politik itu bagus, namun dalam sistem demokrasi modern tidak bisa lepas dari sistem kepartaian," kata Kristiawanto di Jakarta, Selasa (12/8).
BACA JUGA: Menteri Non Parpol, Gagasan Jokowi Dinilai Luar Biasa
Dia mencontohkan di Australia, hampir semua menterinya berasal dari kader partai politik. Karena itu dia menilai dikotomi menteri dari partai politik atau non partai politik tidak pas dan relevan dalam sistem demokrasi moderen di Indonesia.
Justru yang terpenting, lanjutnya, menteri yang dipilih Jokowi harus mengedepankan aspek profesionalitas, integritas, maupun kredibilitas. Mereka juga harus orang-orang yang paham persoalan bangsa dan mampu menyelesaikannya.
BACA JUGA: Disarankan Tiru Afsel, LPSK Bisa Sembunyikan Saksi di Luar Negeri
"Wacananya bagus tapi tidak pas dalam negara yang menganut sistem demokrasi moderen ada sebuah dikotomi," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Sistem CAT Minimalisir Kecurangan Penetapan Kelulusan CPNS
BACA ARTIKEL LAINNYA... FHI Desak Berkas Honorer K2 yang Tidak Lulus Divalidasi
Redaktur : Tim Redaksi