Jokowi Disarankan Berlayar Jauh Jika Gagal Menambah Koalisi

Selasa, 26 Agustus 2014 – 19:48 WIB
Arbi Sanit. Foto:ist.

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menyebut, kepiawaian Joko Widodo-Jusuf Kalla sedang diuji. Jokowi menurutnya, harus bisa menarik beberapa partai yang ada dalam Koalisi Merah Putih demi efektifnya roda pemerintahannya.

"Jokowi butuh partai lain agar pemerintahannya bisa berjalan. Saat ini Jokowi harus membuktikan kepiawaiannya dalam berpolitik untuk menggoda beberapa partai Koalisi Merah Putih bergabung dengannya. Jika gagal, saya sarankan Jokowi untuk berlayar yang jauh sekali, karena negara pasti tidak berjalan dan berantakan. Daripada rakyat yang rugi karena ketidakmampuannya merayu, lebih baik dia yang berlayar jauh," kata Arbi Sanit, saat dihubungi wartawan, Selasa (26/8).

BACA JUGA: Klaim Bukti Kuat, Noriyu Minta Laporan Diproses

Selain itu, dia juga menyarankan anggota Koalisi Merah Putih tidak alergi jika diajak bergabung ke Jokowi, asal untuk kepentingan negara. "Kalau memang demi negara, maka kepentingan golongan dan pribadi menjadi nomor dua. Hanya dengan itu negara bisa berubah lebih baik. Lagipula, Jokowi sudah menegaskan koalisi tanpa syarat, ini bagus kalau ada partai di dalam Koalisi Merah Putih yang mau bergabung," sarannya.

Lebih lanjut, Arbi melihat ada perbedaan jika Jokowi membentuk koalisi gemuk dibanding koalisi gemuk SBY. Koalisi gemuk Jokowi tanpa syarat tentu akan lebih efektif daripada koalisi bersyarat yang dilakukan oleh SBY dulunya. "Dengan koalisi tanpa syarat, maka tidak akan ada lagi pengurus partai menjadi menteri. Maka tidak ada lagi order dari ketua umum ke fraksi di DPR untuk melawan pemerintahan seperti yang terjadi di pemerintahan SBY. Ini lebih baik tentunya," tegas Arbi.

BACA JUGA: Dua Tahun Brigjen Didik Tersangka Belum Ditahan, Ini Alasan KPK

Selain itu, partai politik yang bergabung juga akan lebih sehat karena tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan oleh elit-elit partai yang menjadi menteri. "Dengan demikian ada sistem kontrol jabatan. Menteri tidak lagi menyalahgunakan lembaga yang dipimpinnya untuk kepentingan partai atau pribadinya. Menteri juga diajarkan untuk tidak serakah jabatan," pungkasnya. (fas/jpnn)

BACA JUGA: Gabungan Relawan Jokowi Segera Bentuk Ormas

BACA ARTIKEL LAINNYA... Koalisi Merah Putih tak Mempan Rayuan Jokowi-JK, Ini Alasannya


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler