jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi-JK selama lima bulan ini memunculkan problem-problem di bidang hukum dan ekonomi.
Menurut pengamat politik dari lembaga Indonesia Institut for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto, pada sektor hukum, penegakannya saat ini sungguh memprihatinkan.
BACA JUGA: Takut seperti Golkar dan PPP jika tak Dipimpin SBY
"Kepolisian mengalami krisis kepemimpinan, lembaga peradilan tetap sulit diharapkan untuk menghasilkan keadilan. Bahkan pemberantasan korupsi terkesan mandek. Wibawa negara dalam pertanyaan besar," kata Arif, kepada INDOPOS (grup JPNN) di Jakarta, kemarin (5/4).
Di bidang hukum ini, ucap Arif, yang paling mendapat sorotan adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang dua keputusannya mengeluarkan SK keabsahan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy dan Golkar kubu Agung Laksono justru bertentangan dengan putusan pengadilan.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Bakal Gantikan Prabowo?
"Karena keputusannya kalah di pengadilan, berarti SK itu sangat kental politisnya," tukasnya.
Sedang pada sektor ekonomi, selain tekanan eksternal, jelas bahwa fundamen ekonomi nasional belum menemukan pijakan yang kuat. Khususnya, terkait naiknya kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kemudian disusul mahalnya harga komoditas yang ternyata diiringi menurunnya daya beli.
BACA JUGA: Waduh! Kubu Ical Akan Serbu Kantor DPP Golkar?
Penerimaan pajak tidak menggembirakan, tekanan inflasi meningkat, dan potensi ketimpangan ekonomi menajam.
"Berhadapan dengan situasi tersebut, pemerintahan Jokowi tidak mungkin menjalankan business as usual. Harus ada perubahan mendasar pada mentalitas para pembantu presiden," ucap Arif.
Ia menyatakan, revolusi mental harus dimulai dari ruang-ruang kekuasaan. Presiden harus memulihkan orientasi kekuasaan pada kesejahteraan rakyat dengan bertumpu pada nilai-nilai Trisakti, seperti janji kampanye.
Juga harus dilakukan pergantian personel yang tidak mampu mendukung atau tidak sejalan dengan orientasi kerakyatan presiden. Pertama, kata dia, kinerja keempat menteri koordinator tidak istimewa. Mereka harus dievaluasi menyeluruh, jika tidak mampu, perlu segera diganti.
"Kedua, menteri-menteri harus mengembangkan strategi efektif untuk mewujudkan visi misi pemerintahan. Tanpa itu, masalah-masalah negara sulit untuk diselesaikan hanya dengan blusukan. Menteri-menteri yang memegang portofolio bidang hukum dan ekonomi, serta migas harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas," tandasnya. (dli)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Sebut Jokowi Diserang dari Empat Penjuru
Redaktur : Tim Redaksi