jpnn.com - JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habsyi mengatakan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir Oktober 2014 ini, meninggalkan warisan "kebiasaan" jual-beli mata anggaran di parlemen.
Menurutnya, fakta-fakta persidangan berbagai kasus korupsi yang melibatkan Anggota DPR menggambarkan pola yang beragam, tapi serupa karena parlemen ikut menentukan hingga pembahasan satuan tiga.
BACA JUGA: Tim Jokowi-JK Kebanjiran Lamaran
Karenanya, ia berharap agar di era Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu memformulasikan sistem penyusunan dan pembahasan anggaran yang lebih terbuka.
Hal ini, lanjut Fahmi, agar pola "jual-beli" mata anggaran antara eksekutif-legislatif bisa dihentikan dan diminimalisir demi kepentingan rakyat dan masa depan keluarga anggota legislatif dan pejabat eksekutif itu sendiri. Pasalnya, sudah banyak anggota dewan yang masuk penjara.
BACA JUGA: Jokowi Naikkan BBM, KSPI Batam dan Jatim Ancam Mogok
"Salah satu warisan pemerintahan SBY seperti ini yang tidak boleh ditransisikan ke pemerintahan Jokowi-JK jika ingin meringankan beban fiskal pemerintahan ke depan sekaligus menyelamatkan masa depan keluarga anggota legislatif dan eksekutif itu sendiri," kata Fahmi kepada JPNN, Jumat (29/8).
Dia menegaskan, Jokowi-JK dan pimpinan legislatif ke depan sebaiknya bersinergi kesepahaman dan menginisiasi revolusi mental soal pembahasan anggaran. "Tak penting koalisi ataupun oposisi di parlemen jika ujungnya hanya untuk meningkatkan tawar-menawar dalam "ruang abu-abu"," ujarnya.
BACA JUGA: Ini Penjelasan Megawati Soal BBM
Fahmi menyadari bahwa partai politik adalah lembaga nirlaba dengan investasi tak terhingga. Maka diperlukan solusi strategis agar partai politik ke depan dapat mandiri dan membiayai kegiatan-kegiatan tanpa harus "menumbalkan" kader-kadernya di jeruji besi.
"Parpol sebaiknya merumuskan unit asset management yang profesional di dalam partainya agar sumbangan para anggota partai kedepan bermanfaat secara finansial kepada anggota partai dan mendukung kegiatan partai kedepan," paparnya.
Selain itu juga, kata Fahmi, dapat dipertimbangkan bantuan anggaran secara terbuka kepada parpol namun diperuntukan sebagai dana abadi yang dikeloa secara profesional oleh unit asset management yang teraudit.
Dibanding, sambung dia, membiarkan 10-15 persen anggaran APBN menjadi bancakan yang menghancurkan kehormatan dan masa depan keluarga anggota dewan.
Dia yakin, masih banyak anggota parlemen era 2009-2014 walaupun tak terpilih kembali tapi tidurnya tetap tidak nyenyak dihantui "akrobatnya di masa lalu".
"Sebagaimana pameo yang ada di parpol 'sehebat apapun anda di parlemen mengumpulkan uang untuk kegiatan partai ujungnya habis manis sepah dibuang, dan ketika bermasalah pun dijauhi'," pungkas Fahmi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anas Jual Mobil Pemberian Nazaruddin
Redaktur : Tim Redaksi