jpnn.com - Pemerintah hingga saat ini dinilai belum memaksimalkan berbagai potensi energi yang dimiliki Indonesia. Akibatnya, sumber daya itu kemudian belum mampu mendorong Indonesia lebih mandiri. Contoh nyata yakni impor minyak yang terus membengkak.
Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Sri Adiningsih mengatakan, jika sektor energi dikelola maksimal, maka impor minyak bisa ditekan dan tak terlalu bergantung pada energi fosil.
BACA JUGA: GMF Tuntaskan Proyek Engine CFM56-7B Pertama
"Indonesia memiliki begitu banyak energi mulai dari batubara hingga gas, energi terbarukan, itu yang perlu digarap lebih maksimal lagi," tegas Sri Adiningsih, yang juga penasihat ekonomi tim Jokowi-JK, saat dihubungi wartawan, Senin (2/6).
Sri mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai ratusan triliun saat ini dinikmati oleh mereka yang tidak berhak. Makanya, ia mengusulkan secara bertahap subsidi yang bisa mencapai Rp 400 triliun itu dialihkan ke sektor produktif yang lain seperti infrastruktur, pendidikan gratis hingga 12 tahun, untuk jaminan kesehatan masyarakat.
"Subsidi ke BBM dan listrik itu juga salah sasaran, dinikmati orang kaya. Dana subsidi itu seharusnya bisa dipakai untuk elektrifikasi, membangun irigasi, hingga membangun memperbaiki pasar tradisional yang sudah tua sehingga selalu kalah bersaing," tandasnya.
BACA JUGA: KUR BRI Tembus Rp 96,5 triliun
Sri mengingatkan, ke depan, fokus energi juga diharapkan ke sektor-sektor terbarukan seperti gas alam, panas bumi, dan pengembangan biofuel sehingga tidak tergantung pada impor minyak yang justru sering menjadi penyebab neraca keuangan defisit.
Dia menambahkan, BUMN yang mengelola komoditi penting seperti minyak dan gas harus bekerjasama membantu pemerintah dan menjadi agen pembangunan seperti yang terjadi di negara lain.
BACA JUGA: Tiongkok Inves Smelter Rp 110 T
"Karena BUMN adalah bagian negara, sehingga dia juga ikut pro aktif membangun Indonesia dan di negara manapun support pemerintah. Jangan lagi ada ego-ego sektoral," ujar dia.
Jika beragam hal itu diperbaiki, Sri Adiningsih optimistis bisa menggerakkan roda ekonomi domestik sehingga ekonomi lebih berdaulat dalam hal energi, keuangan, hingga teknologi. "Semua harus dibangun, Pak Jokowi bisa dan harus melakukan agar manusia Indonesia tidak kalah dengan negara lain dan semakin mandiri," tandasnya.
Timses Jokowi-JK bidang energi Darmawan Prasodjo berpendapat bahwa penyelesaian masalah energi sangat sederhana dan solusinnya juga sederhana. Gagasan energi yang diusung Jokowi-JK adalah energi murah bagi masyarakat. "Energi murah bertujuan agar masyarakat kecil mampu menjangkau pasokan energi. Sehingga daya beli masyarakat tinggi dan inflasi dapat ditekan," tegas Darmawan Prasodjo.
Ia yakin, apabila energi alternatif yang lebih murah seperti bahan bakar gas dioptimalkan maka konsumsi BBM yang harganya mahal akan menurun.
Sektor transportasi selamai ini menyerap subsidi energi yang sangat besar, karena itu konversi BBM ke BBG di sektor transportasi harus disegerakan. Untuk itu disiapkan insentif menarik tata niaga gas sehingga bisa memacu pertumbuhan infrastruktur gas. Pengalihan 30 persen moda transportasi dari BBM ke BBG akan mengurangi subsidi BBM hingga Rp 60 triliun. Ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya beli.
Tim Sukses Prabowo-Hatta Bidang Energi, Dradjad Wibowo, menegaskan akan mengevaluasi PT Pertamina Energy Trading Limited (PT Petral). Jika tak sejalan dengan visi Presiden dan Wapres maka perusahaan yang biasa impor minyak itu bisa saja ditutup.
"Bentuk impor minyak yang kira-kira akan mengganggu keterbukaan, mengganggu tata kelola yang baik dan merugikan rakyat, akan kami koreksi. Bisa dihapuskan, bisa diperbaiki," tegas Drajad.
Adapun urusan subsidi BBM akan dikurangi khususnya untuk orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai. Sementara energi alternatif akan digenjot.
Dradjad menambahkan, bahan bakar nabati dan terbarukan serta biodiesel akan dijadikan prioritas yang digunakan secara betahap. Sektor rumah tangga juga bisa menggunakan biomassa dengan bahan bakar pelet dan bebas asap.
Sadar kilang RI masih minim, jika terpilih, dalam lima tahun setidaknya ada dua kilang baru yang dibangun karena jadi proogram prioritas dan akan disesuaikan dengan anggaran. Adapun lokasi, ia enggan merinci.
"Saya berharap satu atau dua kilang yang besar-besar supaya bisa mengcover seluruhnya. Oktober-Desember nanti langsung diputuskan daerah yang cocok di mana ada gambarannya. Tunggu kita menang (pemilu) dulu baru kita sampaikan," katanya.
Di sisi yang lain, Prabowo-Hatta juga menjanjikan membangun pembangkit listrik dengan kapasitas daya produksi listrik yang cukup besar. Sehingga ditargetkan tahun 2019 mendatang 100 persen wilayah Indonesia sudah teraliri listrik.
Caranya, dibuat cluster produksi listrik di pedesaan dan mikrohidro sehingga beban tidak numpuk di PLN. Minihidro di desa terpencil juga dikebut dengan dana Rp 1 miliar/tahun, dan diprioritaskan untuk 8 program salah satunya untuk listrik desa. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Resmi Kelola Blok Siak
Redaktur : Tim Redaksi