jpnn.com - JAKARTA -- Pernyataan calon presiden Joko Widodo mengenai pengawasan pembangunan sebagai kunci pemberantasan korupsi dinilai sekadar janji kampanye.
Sebaliknya, Jokowi dituding terbilang lalai, tak melakukan pengawasan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.
BACA JUGA: Jokowi-JK Janjikan Rekrutmen Birokrat secara Transparan
Kasus korupsi Bus Transjakarta bernilai triliunan rupiah, dianggap sudah membuktikan lemahnya pengawasan Jokowi di Jakarta.
Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi, Rabu (11/6) mempertanyakan konsep manajemen pengawasan, yang kelak akan diterapkan Jokowi jika terpilih memimpin negeri ini.
BACA JUGA: 2015, Targetkan Tiga RUU tentang Reformasi Birokrasi Kelar
"Bentuk pengawasannya seperti apa? Tidak jelas konsep pengawasannya seperti apa. Apakah pendekatan lembaga, atau pendekatan masyarakat. Kalau pendekatan masyarakat, berarti masyarakat ikur mengawasi melalui Twitter, media sosial," kata Uchok.
Uchok mengatakan, saat debat pilpres 2014 Jokowi terkesan hanya asal bicara tanpa tahu teknisnya.
BACA JUGA: Mau Satu atau Dua Putaran? Tunggu Keputusan KPU Sebelum 9 Juli
"Itu hanya sekadar semangat kampanye," kritik Uchok.
Seperti diketahui sebelumnya, Jokowi mengaku tidak tahu-menahu kasus yang menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono itu.
Padahal, penggunaan anggaran yang besar sudah seharusnya berada di bawah pengawasan gubernur.
Saat debat pilpres 2014, Jokowi hanya mengatakan kalau manajemen pengawasan akan dilakukan setiap detik.
"Manajemen pengawasan detik ke detik, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan," kata Jokowi saat debat capres edisi pertama. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mega Ingatkan Jokowi Tak Cuma Jual Janji
Redaktur : Tim Redaksi