jpnn.com, SEMARANG - Presiden Joko Widodo telah memutuskan melarang masyarakat mudik lebaran tahun ini untuk memotong penyebaran covid-19 dari zona merah ke desa-desa.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sangat mendukung keputusan itu. Sebab sejak awal dia juga sudah mengimbau warganya di perantauan untuk tidak pulang ke Jateng.
BACA JUGA: Cari Warganya yang Ikut Tablig Akbar Gowa, Ganjar: Tolong Jujur Cerita, Kalau Diam akan Bahaya
Menurutnya, keputusan larangan mudik sangat tepat untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 semakin meluas.
"Saya sangat setuju dan mendukung keputusan ini, karena pasti dilakukan dengan evaluasi yang tepat dan akurat. Saya kira, Pak Presiden telah melakukan evaluasi selama ini, sebab faktanya, meskipun dihimbau untuk tidak mudik, tetap saja masyarakat nekat," kata Ganjar ditemui di rumahnya pada Selasa (21/4).
BACA JUGA: Ganjar: Tolong, Jangan Ada PHK
Ganjar yakin pelarangan itu bisa mencegah peningkatan penyebaran covid-19. Harapannya, larangan itu membuat masyarakat di zona merah seperti Jabodetabek, rela hati untuk tidak mudik.
"Meski begitu, kami berharap masyarakat kami yang tidak mudik tersebut betul dijamin oleh pemerintah. Apa yang sudah kami rintis dengan pemerintah Jabar, DKI Jakarta dan Banten dapat dilaksanakan dengan baik. Mereka yang tidak pulang, harus benar-benar di-rescue (diselamatkan), sehingga mendapat jaminan dari pemerintah," tegasnya.
BACA JUGA: Kebijakan Jokowi Soal Mudik Dinilai Sangat Terlambat
Ganjar juga meminta agar pendaftaran penerima bantuan sosial di Jakarta yang ditutup pada tanggal 23 April ini diperpanjang. Sebab, masih banyak warganya yang belum terdaftar dan belum mendapatkan bantuan apa-apa.
"Tadi saya duduk selama tiga jam saja, mendapat keluhan banyak warga saya tentang itu. Bagaimana mereka tidak bisa daftar di RW, katanya suruh nunggu dan lainnya. Maka kami minta, persoalan ini menjadi perhatian," imbuhnya.
Ganjar juga meminta masyarakat Jateng yang ada di Jakarta untuk bergotong royong memberikan bantuan. Mereka yang mampu, diharapkan dapat membantu warga yang tidak mampu selama pandemi ini berlangsung.
"Saya yakin nilai-nilai itu masih ada, maka saya dorong seluruh lapisan masyarakat, swasta, filantropi dan lainnya untuk bergerak memberikan bantuan," tegasnya.
Tercatat 600 Ribu Warga Jateng Sudah Mudik
Menurut Ganjar sebelum ada instruksi presiden, sudah ada 600.000an warga Jateng yang pulang kampung dari Jabodetabek.
Meski begitu, jumlah itu masih sangat kecil dibanding total warga Jateng yang ada di sana.
"Total warga Jateng di Jabodetabek itu ada 7 jutaan, jadi yang mudik masih sangat kecil. Untuk itu, kami berharap larangan mudik ini benar-benar memperhatikan nasib warga kami yang ada di sana," tegas Ganjar
Disinggung penerapan larangan mudik tersebut, Ganjar mengatakan akan melaksanakan sesuai petunjuk pusat. Dia berharap, aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kebijakan itu.
"Kalau itu (larangan mudik) sudah dijalankan, kan pasti akan penjagaan oleh aparat penegak hukum di pintu-pintu keluar atau masuk. Kalau itu dilakukan, kami pasti terbantu. Prinsipnya sudah betul, mereka yang di zona merah tidak usah keluar dulu. Kami minta provider telekomunikasi menyediakan jaringan lebih besar agar masyarakat kita tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya," ucapnya.
Ganjar meminta kepada seluruh warga Jateng yang ada di Jabodetabek untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan tidak mudik. Terkait keluarga yang ada di Jateng, pihaknya yang akan mengurus.
"Lalu bagaimana dengan nasib yang yang tidak mudik, saya minta segera melakukan pendataan sebagai penerima bantuan. Saya sudah komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Jabar dan Banten terkait ini. Penghubung kami yang ada di Jakarta serta para paguyuban warga Jawa Tengah juga kami minta membantu dalam proses pendataan ini," pungkasnya. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia