jpnn.com - JAKARTA - Di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo, proses perizinan di Jakarta dinilai masih berbelit-belit. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta diminta membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk urusan perizinan.
"Makanya sudah menjadi tugas kita mendorong kalau bisa di daerah seperti DKI Jakarta ada proses PTSP. Jadi perizinan itu apapun namanya, mulai Izin Mendirikan Bangunan, Blok Plan, Izin Prinsip dan sebagainya, kalau bisa dipercepat," kata Ketua DPP Hanura, Wahyu Dewanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (30/10).
BACA JUGA: Main saat Hujan, Dua Bocah Tewas Tersetrum
Menurut Wahyu, pemerintahan Gubernur Jokowi sudah berniat membentuk PTSP. Tetapi, pembentukan layanan satu pintu itu masih dalam pembahasan bersama DPRD DKI.
Wahyu berharap pembahasan peraturan daerah (perda) tentang PTSP bisa dikebut. Ia mengingatkan, proses politik di legislatif yang bertele-tele hanya akan membuat warga dirugikan karena harus menghadapi pelayanan perizinan yang berbelit-belit.
BACA JUGA: Buruh Mendesak, Pemprov Menolak
"Yang saya dengar perdanya sedang disiapkan tapi kita mendesaklah segera diwujudkan," tegas Ketua Dewan Pembina Barisan Muda Syarif Hidayatulloh tersebut.
Lebih lanjut, Wahyu mengatakan bahwa beberapa kebijakan Pemprov DKI terkait perizinan sudah cukup baik. Salah satunya fasilitas pengurusan izin secara online yang mengurangi tatap muka sehingga menekan potensi suap menyuap.
BACA JUGA: Monyet Tak Terlatih Tak Dapat Ganti Rugi
Hanya saja, menurut Wahyu, kebijakan tersebut kerap diciderai oleh aparat pegawai di lingkungan Pemprov DKI sendiri. Hanya saja, banyak warga yang setelah urus perizinan malah dicari-cari kesalahannya. Pihak pemprov pun diharapkan bisa menindak oknum pegawai yang mempersulit warga tersebut.
"Sekarang ini masyarakat bingung, katakan misalnya tempat yang khusus komersial, setelah izinnya jadi malah didatangi oleh banyak aparat pemda dimana kita ditakut-takutin," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buruh Ancam Menginap di Balaikota
Redaktur : Tim Redaksi