jpnn.com - BURUH di Jakarta tidak cukup dengan gaji yang didapat perbulannya sebesar Rp 2,2 juta. Tahun 2014 buruh di Jakarta minta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 50 persen yakni sebesar Rp 3,7 juta. Dengan cara melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota Jakarta, para buruh berharap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bisa merealisasikan kenaikan UMP tersebut.
Dalam aksinya demonya tersebut. para buruh atau pekerja yang tergabung dalam Forum Buruh DKI ini menuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI sebesar Rp 3,7 juta per bulan bagi pekerja lajang. Tidak hanya itu, mereka juga mengancam akan menginap di Balai Kota bila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak menemui mereka. Selain tuntuan bertemu dengan Jokowi, mereka juga menolak nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 2.299.860. Tututan KHL yang disampaikan yakni sebesar Rp 2.767.320.
BACA JUGA: Kepsek Pastikan Semua Pelaku Video Mesum Sudah Diberi Sanksi
Ketua Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengatakan buruh atau pekerja DKI menginginkan peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan UMP tahun 2014. Pihaknya akan terus memperjuangkan hingga Pemprov DKI menyetujui kenaikan UMP 2014 sebesar 50 persen dari UMP tahun ini yang mencapai Rp 2,2 juta per bulan bagi pekerja lajang.
"Kami tuntut kenaikan UMP sebesar Rp 3,7 juta per bulan. Kita akan sampaikan tuntutan itu kepada Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur tidak mau bertemu dengan kami, maka kami akan menginap dan bertahan di Balai Kota sampai Jokowi menemui kami," seru Toha dalam orasinya dihadapan ratusan buruh.
BACA JUGA: KPAI Tegaskan Pelajar Pemeran Video Mesum Korban Bullying
Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tomas mengungkapkan keinginan para buruh bertemu dengan Jokowi dikarenakan selama ini mereka hanya diterima oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saja.
"Kalau kami tidak bisa ditemui Jokowi, maka kami akan menginap di Balai Kota. Sebab selama ini, kami selalu ditemui oleh Ahok saja. Kami ingin bertemu langsung dengan Jokowi untuk menyampaikan tuntutan kami," tegasnya.
BACA JUGA: Ortu Pemeran Video Mesum Tahu Kasus Anaknya dari Twitter
Tomas menyatakan, buruh yang melakukan demo hari ini baru dari Jakarta saja. Tetapi bila tuntutan bertemu dengan Jokowi tidak dikabulkan maka mereka akan menghubungi buruh di Bodetabek untuk datang. "Kami akan kontak kawan-kawan dari Bodetabek untuk menginap juga," serunya.
Prisidium Forum Buruh DKI Jakarta Winarso menegaskan jika tuntutan buruh tidak dikabulkan, mereka akan melakukan mogok nasional pada 31 Oktober dan 1 November mendatang. "Kami merencanakan mogok nasional selama dua hari," ujarnya.
Akibat aksi demo para buruh ini, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan tidak bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Aparat kepolisian pun melakukan pengalihan arus lalu lintas kendaraan bermotor agar tidak melalui Jalan Medan Merdeka Barat. Sedangkan ratusan aparat kepolisian dan Satpol PP berjaga-jaga di halaman gedung Balai Kota untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Pada bagian lain,Pemprov DKI memastikan tidak akan memenuhi tuntutan buruh yang memeinta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 50 persen dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 3,7 juta. Melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara tegas menolak tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMP hingga 50persen. Karena dinilai akan memberatkan dunia usaha di DKI Jakarta. "Nggak bisa. Kita tidak bisa mengabulkan tuntutan mereka itu. Terlalu besar," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (29/10).
Penolakan tersebut sudah pernah disampaikan Ahok saat bertemu dengan perwakilan serikat pekerja atau buruh DKI Jakarta. Kenaikan itu dikarenakan buruh menetapkan besaran kebutuhan hidup layak (KHL) 2014 sebesar Rp 2,7 juta. Sementara DKI hanya menetapkan sebesar Rp 2,2 juta per bulan.
"Kami tidak dapat mengabulkan permintaan mereka. Hal itu kita sudah jawab dan sampaikan ke mereka," ujarnya.
Mengenai ancaman para buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI yang akan menginap di Balai Kota bila tidak ditemui oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan tidak bisa melarangnya. Karena itu merupakan hak mereka dalam menyampaikan aspirasnya. "Ya nggak apa-apalah kalau menginap," ucapnya singkat.
Seperti diberitakan sebelumnya, buruh atau pekerja yang melakukan aksi unjuk raja hari ini, Selasa (29/10) di depan gedung Balai Kota DKI, menuntut kenaikan UMP DKI sebesar Rp 3,7 juta per bulan bagi pekerja lajang. Tidak hanya itu, mereka juga mengancam akan menginap di Balai Kota bila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak menemui mereka.
Selain tuntuan bertemu dengan Jokowi, mereka juga menolak nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 2.299.860 berdasarkan 60 item. Tuntutan KHL yang disampaikan yakni sebesar Rp 2.767.320 karena berdasarkan 84 item. (pes)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Denda Maksimal Untuk Penerobos Jalur Transjakarta
Redaktur : Tim Redaksi