jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi menginginkan aparat penegak hukum, lebih mengutamakan aspek pencegahan dalam tindak pidana korupsi.
Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2020 melalui telekonferensi, Senin (12/6).
BACA JUGA: Silakan Baca, Pak Jokowi Ungkap Kenyataan Pahit Akibat Covid
"Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Kita semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu terjadinya masalah. Jangan menunggu sampai terjadinya masalah kalau ada potensi masalah segera ingatkan," kata Jokowi dalam acara pembukaan yang dihadiri pimpinan KPK, BPK, BPKP, Polri dan Kejaksaan Agung.
Jokowi tidak ingin aspek penindakan diterapkan di tengah pandemi Covid-19. Sebab, di tengah pandemi ini, semua serba dinamis dan harus ditanggulangi dengan cepat agar ekonomi negara tidak masuk dalam resesi.
BACA JUGA: KPK Garap Tersangka Dugaan Korupsi di Labuhan Batu, Menyeret Bupati?
"Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. Bangun sistem peringatan dini, early warning system, perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel," kata Jokowi.
Meski demikian, Jokowi mengingatkan pemerintah tidak main-main soal akuntabilitas. Pemerintah, klaim Jokowi, mendahulukan tata kelola yang baik.
BACA JUGA: Hanya Jokowi yang Bisa Mengerem Langkah Erick Thohir
Di samping itu, Jokowi juga meminta pimpinan penegak hukum tersebut apabila upaya pencegahan sudah dilakukan dan pejabat masih menyalahgubakan wewenang, maka berhak untuk ditindak.
"Kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak, ibu, digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," kata Jokowi.
Namun demikian, Jokowi tidak ingin aparat penegak hukum tidak asal menindak pejabat atau pihak terkait.
"Jangan menggigit yang tidak ada mens rea, juga jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya," jelas dia.
Dia meyakini apabila KPK, Kejaksaan Agung, Polri, BPK dan BPKP mampu bersinergi, maka akan terjadi keseimbangan kinerja di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah.
"Saya yakin kita bisa bekerja lebih baik menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat dan bangkit melangkah maju mengawal agenda-agenda besar penting untuk bangsa. Menuju ke sebuah Indonesia maju," jelas dia. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga