jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini ramai diperbincangkan terkait wacana pemerintah untuk merevisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika penerapannya tidak memenuhi rasa keadilan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 di Istana Negara yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin malam (15/2).
BACA JUGA: Perintah Jenderal Listyo Sigit soal Penggunaan UU ITE, Simak, Sangat Penting
Mantan gubernur DKI Jakarta itu memberikan penekanan agar dalam penerapan UU ITE harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Bila rasa keadilan itu tidak terwujud, Jokowi akan meminta parlemen untuk menghapus pasal-pasal karet yang ada dalam UU ITE tersebut.
BACA JUGA: Kapolri Utamakan Mediasi Kasus UU ITE yang Tidak Berpotensi Konflik Horizontal
Sebab, kata Presiden Jokowi, pasal-pasal dalam UU ITE tersebut bisa menjadi hulu dari persoalan hukum.
Merespons rencana itu, mantan Politikus Partai Demokrat Roy Suryo melalui cuitanya di akun pribadinya di Twitter @KRMTRoySuryo2, Rabu (17/2).
BACA JUGA: Saran Roy Suryo untuk Pemerintah soal Revisi UU ITE
Dalam cuitannya, eks Menpora tersebut menyarankan untuk berpikir positif menyambut baik rencana Presiden ketujuh RI tersebut.
“Mari kita (semua masyarakat,red) positive thinking sambut niat baik Pak @Jokowi untuk inisiasi pemerintah merevisi pasal-pasal karet UU ITE ini," ungkap Roy, Rabu.
Hanya saja, lanjut dia mengingat jika perubahan itu dilakukan lewat DPR akan memakan waktu yang panjang.
Dia pun lantas menyarankan agar Presiden mengeluarkan PERPPU.
“Namun mengingat kalau lewat @DPR_RI perlu proses politik yang panjang & lama. Kenapa tidak Presiden sekalian saja keluarkan PERPPU seperti sebelum-sebelumnya. Why not?," pungkasnya. (cr3/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama