jpnn.com - jpnn.com - Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan.
Pernyataan itu muncul karena melihat banyaknya ujaran kebencian, fitnah, dan berita bohong di media sosial terkait hal-hal politis.
BACA JUGA: Bukan Demokrasi Kebablasan, Tapi...
Untuk mengantisipasi fenomena 'demokrasi yang kebablasan' itu, Jokowi langsung memerintahkan Kantor Staf Kepresidenan membentuk satuan tugas (satgas) media sosial.
Satgas ini, menurut Tenaga Ahli Kantor Staff Kepresidenan Alois Wisnuhardana, bertugas mengantisipasi propaganda dan berita bohong di media sosial.
"Presiden sudah menggelar ratas (rapat terbatas) dibentuk satgas media sosial. Ini bertujuan bagaimana kita harus menangani propaganda negatif," katanya saat ditemui usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (25/2) siang.
BACA JUGA: Begini Cara Pak Jokowi Rayu Pebisnis Negeri Kangguru
Tak sekadar menghadapi propaganda negatif, pria berkacamata tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan komunikasi publik.
Dengan begitu, respon terhadap keluhan publik, bisa langsung ditunjukkan dan nyata ditangani setiap keluhan-keluhan itu.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Tolong Ingatkan Raja Arab Soal Korban Crane
"Kami juga menyiapkan, komunikasi lembaga pemerintah ini harus berubah. bagaimana merespon keluhan, pendapat masyarakat itu harus dilakukan terobosan-terobosan," tandasnya. (dkk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prof Jimly Minta Jokowi Kurangi Berkeluh Kesah
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad